Pemerintah El Salvador kembali membuat langkah besar dalam regulasi aset digital dengan mengesahkan reformasi terhadap Undang-Undang Bitcoin pada 30 Januari 2025. Kongres El Salvador dengan cepat menyetujui perubahan yang diajukan oleh Presiden Nayib Bukele, yang mengubah status Bitcoin dari mata uang legal yang wajib diterima menjadi opsional bagi bisnis dan institusi publik.

Perubahan Status Bitcoin dan Implikasinya

Sebelumnya, Bitcoin memiliki status sebagai mata uang yang harus diterima oleh semua pelaku usaha di El Salvador, menyusul undang-undang yang pertama kali diberlakukan pada 2021. Namun, reformasi baru ini memungkinkan bisnis dan institusi publik untuk secara sukarela memilih apakah akan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran atau tidak.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari kesepakatan pinjaman senilai $1,4 miliar dengan Dana Moneter Internasional (IMF), yang mensyaratkan pembatasan penggunaan wajib Bitcoin di negara tersebut. Dengan reformasi ini, El Salvador berharap dapat memperoleh stabilitas keuangan yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan dari investor global.

Bitcoin Tetap Sah, Pemerintah Terus Dukung Kripto

Meskipun Bitcoin tidak lagi wajib diterima sebagai alat pembayaran, mata uang kripto ini tetap diakui sebagai alat transaksi legal di negara tersebut. Pemerintah El Salvador tetap menunjukkan komitmennya terhadap komunitas kripto dengan mempertahankan berbagai inisiatif, seperti pendidikan Bitcoin di sekolah-sekolah serta pembelian Bitcoin secara berkala oleh pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memperkenalkan regulasi baru guna menarik lebih banyak investasi di sektor aset digital. Undang-undang baru yang sedang dirancang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi perusahaan blockchain dan fintech yang ingin beroperasi di El Salvador.