Dari segi keamanan siber di industri kripto, tahun 2025 dimulai dengan buruk. Kelompok peretas Lazarus, yang didukung oleh pemerintah Korea Utara, baru-baru ini mencuri $1,4 miliar dari Bybit, salah satu bursa kripto terbesar. Peretasan ini termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah industri kripto.

Selama tahun 2024, para peretas telah menggasak lebih dari $2 miliar dari industri ini, dengan lebih dari setengahnya dapat dilacak langsung ke kelompok Lazarus. Dana hasil curian ini kemudian digunakan untuk berbagai aktivitas ilegal. Situasi ini tidak dapat dibiarkan.

Negara-negara yang dikucilkan terus mendanai dan memperlengkapi kelompok peretas untuk menyerang para pengusaha serta merusak ekonomi digital. Kebijakan dan kapabilitas pemerintah sejauh ini gagal memberikan perlindungan. Para pelaku industri tetap rentan terhadap serangan, sementara setiap eksploitasi memiliki implikasi besar terhadap keamanan nasional. Saat ini, ancaman ini juga menghalangi tujuan pemerintahan Trump untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai "pusat kripto dunia."

Untuk menemukan solusi atas masalah ini, Amerika harus melihat ke masa lalunya. Meskipun telah lama tidak digunakan selama 200 tahun, penerapan kembali letters of marque and reprisal—izin resmi untuk "privateer" (perompak yang dipekerjakan negara) guna menyita aset musuh asing—dapat menjadi solusi instan bagi keamanan nasional. Dengan memberikan insentif finansial, program neo-privateer ini bisa mengerahkan bakat dan keahlian sektor swasta untuk "meretas balik" para peretas, mengubah para pemangsa menjadi target.

Sejarah Singkat Privateering

Privateering adalah izin resmi dari pemerintah kepada pihak swasta untuk melakukan serangan terhadap aset ekonomi musuh negara. Strategi ini memungkinkan pemerintah memanfaatkan sumber daya alternatif untuk memperkuat kekuatan militer dengan biaya rendah.

Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dalam privateering. Eksploitasi terkenal dari tokoh seperti John Paul Jones—yang kemudian dikenal sebagai "Bapak Angkatan Laut Amerika"—membantu mengubah jalannya Revolusi Amerika.

Privateering muncul dari kebutuhan. Di era ketika Amerika tidak memiliki sumber daya publik yang cukup untuk menghadapi Angkatan Laut Kerajaan Inggris, warga sipil yang patriotik, dengan insentif keuntungan finansial, berhasil melumpuhkan armada dagang Inggris.

Letters of marque and reprisal memungkinkan warga sipil menyita properti atau aset yang dimiliki oleh kekuatan asing tertentu, dengan syarat mereka harus melaporkan hasil penyitaan, mematuhi regulasi, dan mendapatkan bagian dari hasil rampasan. Para privateer juga biasanya harus memberikan jaminan (bond) untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.

Secara hukum, Amerika Serikat memiliki dasar yang kuat untuk menghidupkan kembali program privateering modern. Konstitusi memberikan Kongres kewenangan untuk "menyatakan perang, memberikan letters of marque and reprisal, serta mengatur aturan mengenai penyitaan di darat dan laut."

Selama Perang 1812, Presiden James Madison menerbitkan 500 surat izin ini kepada warga sipil. Meskipun negara-negara Eropa menghapus privateering melalui Deklarasi Paris pada 1856, Amerika tidak menandatangani perjanjian tersebut, sehingga tetap mempertahankan opsi ini untuk konflik di masa depan.

Konsep Neo-Privateer di Era Kripto

Di era modern, program privateer bisa diterapkan kembali dengan memberikan letters of marque and reprisal kepada perusahaan atau individu di Amerika Serikat untuk meretas dompet kripto dan mengambil kembali dana yang dikendalikan oleh pemerintah, entitas, atau individu yang dikenai sanksi oleh OFAC (Kantor Pengawasan Aset Asing AS).

Penerima izin ini akan dilindungi dari tuntutan hukum di AS selama mereka menjalankan misi yang diberikan. Misalnya, neo-privateer bisa bertransaksi langsung dengan dompet dan entitas yang disanksi OFAC. Hasil dari aset yang berhasil diambil kembali akan dibagi antara pemerintah dan privateer sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Program ini akan memberikan solusi yang fleksibel dan hemat biaya dalam menghadapi ancaman keamanan nasional yang tidak konvensional. Di saat Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk berupaya mengurangi peran pemerintah dan mengoptimalkan pengeluaran, membangun tim khusus di lembaga penegak hukum atau intelijen untuk menangani ancaman ini akan sangat mahal.

Perekrutan dan retensi talenta di bidang kriptografi juga menjadi tantangan besar. Mungkin karena alasan inilah, upaya pemerintah untuk menghentikan peretas yang didukung negara masih belum efektif.

Dengan kemajuan kecerdasan buatan, para peretas kini semakin canggih. AI dapat dengan cepat menemukan celah keamanan dalam kode, sementara teknologi deepfake yang murah memungkinkan mereka menipu korban dengan lebih mudah. Namun, teknologi AI juga bisa digunakan sebagai senjata melawan mereka. Dengan diberdayakan oleh letters of marque and reprisal, neo-privateer dapat menggunakan teknologi tercanggih untuk menyerang balik para penjahat siber.

Dengan memanfaatkan sektor swasta untuk melawan peretas di ruang kripto, pemerintah bisa lebih fokus pada ancaman keamanan nasional yang lebih besar.

Saat ini, Kongres memiliki hampir 300 anggota yang pro-kripto. Mereka harus segera bertindak. Tokoh seperti Senator Cynthia Lummis (R-WY) dan Kongresman Tom Emmer (R-MN) berada di posisi yang tepat untuk menggalang dukungan bipartisan bersama "crypto czar" David Sacks demi merealisasikan program neo-privateer yang dapat mengembalikan keamanan industri kripto.