Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Gerald Connolly, telah meminta Komite Pengawasan dan Reformasi Pemerintah DPR AS untuk menyelidiki apakah keterlibatan Presiden Donald Trump dalam proyek kripto berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas kepresidenannya.

Connolly menyoroti platform World Liberty Financial (WLF) milik Trump dan peluncuran memecoin resmi bernama TRUMP sebagai area yang memerlukan perhatian khusus. Dia mengungkapkan kekhawatiran bahwa Trump mungkin sudah mendapatkan keuntungan dari WLF dan TRUMP, yang dapat melanggar standar etika dan menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional.

Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa investor terbesar WLF adalah Justin Sun, pendiri Tron, yang telah didakwa oleh Securities and Exchange Commission (SEC) atas penipuan sekuritas. Connolly menekankan bahwa keterlibatan keuangan semacam ini dapat membuka peluang bagi pengaruh asing terhadap kebijakan Amerika Serikat.

Sun telah menginvestasikan $75 juta ke dalam World Liberty dengan membeli token bernama sama, yang menurut Connolly membantu perusahaan keluarga Trump melampaui ambang pendapatan yang ditetapkan sendiri, sehingga "dapat mulai mengalirkan uang langsung ke Presiden Trump."

Connolly menegaskan bahwa membiarkan praktik semacam ini tanpa pengawasan akan menunjukkan kepada rakyat Amerika bahwa Komite Pengawasan tidak mau atau tidak mampu menegakkan standar yang seharusnya dijunjung tinggi. Dia juga menambahkan bahwa tanpa intervensi komite, Trump tidak mungkin mematuhi "satu pun ketentuan" dari Undang-Undang Reformasi Etika Kepresidenan, yang mewajibkan pengungkapan keuangan dan pemeriksaan konflik kepentingan.

Peluncuran memecoin TRUMP dua hari sebelum pelantikan Trump juga menuai kritik dari pakar etika, yang khawatir bahwa Trump mungkin "memanfaatkan" posisinya sebagai presiden untuk keuntungan pribadi. Dalam konferensi pers pada 21 Januari, Trump mengakui bahwa dia "tidak tahu banyak" tentang peluncuran token TRUMP, selain fakta bahwa itu "sangat sukses."

Connolly menekankan pentingnya penerapan reformasi etika secara universal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.