Para pemimpin Group of Seven (G7) dilaporkan akan merumuskan peraturan terkait cryptocurrency yang lebih ketat.

Kantor berita Kyoto melaporkan bahwa para pemimpin dari Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa akan menguraikan strategi kerja sama untuk meningkatkan transparansi crypto dan meningkatkan perlindungan konsumen dalam KTT G7 pada bulan Mei di Jepang.

Mengutip seorang sumber, Kyoto mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengatasi potensi risiko aset kripto terhadap sistem keuangan global.

Saat ini beberapa anggota G7 sudah memiliki aturan tersendiri terkait cryptocurrency. Pada bulan April 2022, Jepang memperkenalkan aturan aturan transaksi transfer aset kripto. Inggris sementara mengembangkan kerangka kerja kripto-nya, Uni Eropa akan memberlakukan regulasi Markets in crypto-assets (MiCA) pada tahun 2024. Kanada menganggap aset digital sebagai sekuritas, sementara Amerika Serikat masih menerapkan peraturan keuangan yang ada untuk crypto.

Meskipun status hukum aset kripto dan aturan tentangnya berbeda-beda di setiap negara, G7 berharap dapat merumuskan standar global.

Perdebatan tentang manfaat dan risiko cryptocurrency, khususnya Bitcoin masih menjadi perdebatan. Meskipun dianggap sebagai solusi masalah ekonomi, tapi banyak negara melihatnya sebagai ancaman bagi sistem keuangan.

Saat ini upaya untuk mengatur crypto juga sedang diperjuangkan oleh Dewan Stabilitas Keuangan (FSB), dan Dana Moneter Internasional (IMF).

FSB telah merilis serangkaian rekomendasi untuk menciptakan kerangka peraturan kripto, dan berencana untuk mengumumkan versi terakhirnya pada bulan Juli tahun ini.

Pada bulan Februari, IMF merilis makalah kebijakan, yang menguraikan elemen-elemen kunci yang harus dipertimbangkan oleh masing-masing negara dalam pengembangan aturan yang komprehensif dan terkoordinasi terkait crypto.

Masalah terkait aset crypto juga kemungkinan akan menjadi agenda pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Washington pada pertengahan April.