Pendiri aplikasi pesan instan Telegram, Pavel Durov, telah diizinkan oleh pengadilan Prancis untuk meninggalkan Prancis dan dikabakan pindah ke Dubai.

Menurut laporan Barron’s yang mengutip sumber anonim, Durov menerima izin dari pengadilan pada 13 Maret untuk meninggalkan Prancis. Ia kemudian terbang ke Dubai, kota yang dikenal sebagai pusat bisnis dengan kebijakan ekstradisi yang terbatas dengan banyak negara.

Belum jelas apakah keputusan pengadilan ini menandakan penyelesaian kasus hukum Durov di Prancis atau hanya mengizinkannya bepergian sementara. Namun, kepindahannya memicu kembali perdebatan tentang yurisdiksi, privasi, serta tanggung jawab pemimpin teknologi dalam menangani aktivitas ilegal di platform mereka.

Sumber yang dikutip AFP menyatakan, "Dia (Durov) meninggalkan Prancis pagi ini dengan persetujuan otoritas." Sumber lain menambahkan bahwa ia diizinkan pergi selama beberapa minggu.

Kasus hukum Durov bermula pada 24 Agustus 2024, ketika ia ditangkap sementara di Bandara Le Bourget, Paris. Jaksa Prancis menuduh Durov mengoperasikan platform yang diduga memfasilitasi aktivitas ilegal, sebagaimana diumumkan pada 28 Agustus 2024.

Reaksi pasar kripto terhadap kepergian Durov dari Prancis cukup positif. Harga Toncoin (TON), native coin The Open Network (TON), melonjak lebih dari 18%, menurut data dari TradingView.

Sejauh ini, Durov belum mengonfirmasi kepergiannya melalui media sosial, dan pemerintah Prancis belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal ini.

Durov, yang kini berusia 40 tahun, memiliki kewarganegaraan Rusia, Prancis, dan Uni Emirat Arab. Setelah penangkapannya di Prancis, pemerintah Rusia sempat menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan hukum dalam kasus tersebut.

Kepergian Durov dari Prancis menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian kasus hukum yang melibatkan programmer asal Rusia. Sebelumnya, Alexander Vinnik, operator bursa kripto BTC-e yang telah ditutup, juga kembali ke Rusia sebulan lalu setelah menjalani proses hukum yang panjang sejak penangkapannya pada 2017.

Laporan Wall Street Journal menyebutkan bahwa pembebasan Vinnik dari Amerika Serikat merupakan bagian dari pertukaran tahanan antara AS dan Rusia di tengah upaya kedua negara memperbaiki hubungan diplomatik setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden pada Januari lalu.