Industri blockchain sudah lama bercita-cita membangun “kota di atas bukit” — komunitas idealis di mana blockchain menjadi fondasi dan kode menjadi hukum. Namun, kenyataannya, proyek-proyek ambisius ini sering gagal sejak awal karena regulasi, ekspektasi yang tidak realistis, dan berbagai faktor lain.

Selama bertahun-tahun, para pendiri idealis berusaha membangun komunitas berbasis blockchain. Beberapa proyek lebih realistis, seperti menggunakan blockchain untuk pendaftaran tanah, sementara yang lain mencoba membangun kota penuh yang berjalan sepenuhnya dengan blockchain dan kripto.

Salah satu contoh terbaru — sekaligus kontroversial — adalah rencana Presiden AS Donald Trump membangun “Gaza Riviera” di wilayah konflik. Proyek ini dikabarkan akan menggabungkan token kripto dalam model penggalangan dana dan investasi properti.

MS Satoshi: Kota Bitcoin Terapung yang Tenggelam Karena Regulasi

Gagasan untuk hidup bebas di laut sudah ada sejak lama, dari bajak laut hingga aktor Gérard Depardieu dan pendiri Scientology, L. Ron Hubbard. Pada Oktober 2020, tiga idealis Bitcoin — Grant Romundt, Rüdiger Koch, dan Chad Elwartowski — membeli kapal pesiar sepanjang 245 meter bernama Pacific Dawn seharga $9,5 juta. Tujuannya adalah mengubah kapal itu menjadi kota Bitcoin terapung di lepas pantai Panama.

Kapal tersebut dilengkapi restoran, kolam renang, kafe, dan gym. Rencananya, penghuni dapat menambang kripto serta bertransaksi dengan Bitcoin (BTC) untuk kebutuhan sehari-hari tanpa campur tangan regulator.

Namun, kenyataannya investor tidak cukup tertarik untuk menutup biaya operasional. Hanya untuk bahan bakar saja mencapai $12.000 per hari, ditambah hambatan logistik akibat pandemi COVID-19. Yang lebih fatal, kapal pesiar menghadapi regulasi maritim paling ketat di dunia, yang tidak dipertimbangkan oleh para pendirinya.

“Kami merasa ini terlalu sulit,” kata Romundt kepada The Guardian. Pada Desember 2020, kapal MS Satoshi akhirnya dijual kembali.

“Gaza Riviera” Trump: Tokenisasi Penggusuran?

Pada 31 Agustus, Washington Post melaporkan bahwa pemerintahan Trump menyiapkan rencana bernama Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust untuk mengembangkan Jalur Gaza di bawah pengelolaan Amerika.

Dokumen setebal 38 halaman tersebut memuat gagasan futuristik untuk mendorong ekonomi Gaza, meskipun warganya tengah menghadapi kelaparan dan serangan udara berulang dari Israel.

Di antara proposal yang diajukan adalah pembangunan pelabuhan laut dalam, kawasan industri mobil listrik, serta “Trump Touristic Riviera.” Menariknya, ada usulan program “sukarela” di mana warga Palestina yang menyerahkan tanahnya akan menerima token. Token ini bisa ditebus untuk relokasi ke tempat lain atau untuk hunian di delapan smart city yang direncanakan di Gaza.