Warga sipil di Yaman mulai beralih ke protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) untuk mengelola keuangan mereka sendiri, di tengah gelombang sanksi dari pemerintah Amerika Serikat yang ditujukan kepada kelompok Houthi, yang telah diklasifikasikan sebagai organisasi teroris global.

Menurut laporan dari firma intelijen blockchain TRM Labs pada 17 April, adopsi kripto sebelumnya masih terbatas di Yaman akibat kendala infrastruktur internet dan rendahnya literasi keuangan di tengah konflik berkepanjangan.

“Namun, kini mulai terlihat adanya peningkatan minat dan penggunaan kripto, bukan karena spekulasi, tapi karena kebutuhan mendesak,” jelas TRM Labs.

Akses Terbatas ke Bank Picu Adopsi DeFi

Bagi warga yang menggunakan kripto di Yaman, DeFi menjadi jalan keluar untuk menghindari gangguan pada layanan keuangan lokal. Hal ini sangat penting karena banyak bank tidak dapat diakses atau bahkan tidak beroperasi akibat konflik sipil yang terus berlangsung.

Sejak perang saudara pecah antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi pada September 2014, AS secara rutin menjatuhkan sanksi terhadap infrastruktur keuangan yang terkait dengan Houthi. Terbaru, pada 17 April, pemerintah AS memberikan sanksi kepada Bank Internasional Yaman.

DeFi Dominasi Lalu Lintas Web Kripto di Yaman

Data TRM Labs menunjukkan bahwa platform DeFi menyumbang lebih dari 63% dari lalu lintas web terkait kripto di Yaman. Sebagai perbandingan, bursa kripto tersentralisasi global hanya menyumbang sekitar 18%.

Selain itu, beberapa warga Yaman juga menggunakan transaksi kripto peer-to-peer untuk mengirim dana lintas batas atau menerima kiriman uang dari luar negeri.

“Meski volume transaksi tidak selalu tinggi, penggunaan DeFi menunjukkan bahwa bagi sebagian warga Yaman, infrastruktur terdesentralisasi adalah satu-satunya alternatif nyata terhadap sistem keuangan tradisional,” tulis TRM Labs.

Minat pada DeFi Semakin Tumbuh di Tengah Ketidakpastian

TRM Labs menambahkan bahwa minat terhadap DeFi di Yaman bisa jadi didorong oleh sistem yang memungkinkan pengguna bertransaksi tanpa perantara, khususnya di wilayah di mana institusi keuangan tidak dapat diandalkan atau tidak tersedia sama sekali.

Sanksi Tambahan Bisa Dorong Adopsi Kripto Lebih Luas

Saat ini, Yaman belum memiliki kerangka hukum atau regulasi khusus yang mengatur penggunaan aset kripto. Namun TRM Labs memprediksi bahwa sanksi internasional yang semakin ketat terhadap Houthi bisa memicu adopsi kripto yang lebih luas di negara tersebut.

Setelah pemerintahan Biden kembali menetapkan Houthi sebagai Organisasi Teroris Global pada Januari 2024, volume transaksi di salah satu bursa kripto lokal di Yaman melonjak 270%, menurut pantauan TRM.

Volume tersebut sempat kembali normal, namun kembali melonjak 223% setelah Donald Trump terpilih kembali sebagai Presiden AS dan menetapkan ulang Houthi sebagai organisasi teroris asing pada 22 Januari 2025.

Kripto Jadi Jalur Alternatif yang Sulit Diawasi

TRM Labs menyimpulkan bahwa semakin sulitnya akses kelompok Houthi ke sistem keuangan tradisional membuat mereka kemungkinan besar akan meningkatkan penggunaan mata uang digital terdesentralisasi.

“Dengan sanksi internasional terhadap Houthi dan Iran yang makin ketat, penggunaan kripto oleh kelompok ini diperkirakan akan semakin besar dan kompleks,” tulis laporan TRM Labs.

“Di saat jalur keuangan tradisional semakin tertutup, aset digital terdesentralisasi menjadi alternatif yang lebih sulit diawasi dan dilacak.”