Masa depan cryptocurrency di Indonesia semakin baik, seiring dengan semakin banyaknya komunitas dan pengembangan proyek crypto, ditambah orang-orang mulai lebih terbuka untuk mengenal blockchain.

Chairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Asih Karnengsih mengatakan bahwa jika dibandingkan dulu dan sekarang, perbedaan respon orang terhadap crypto sudah berbeda.

Misalnya, pada tahun 2015, orang hanya tau Bitcoin sebatas investasi maupun trading. Tapi sekarang, mereka sudah tahu bahwa ada teknologi blockchain dibaliknya, dan memiliki use case yang luas.

Contoh lain, Bank Indonesia sudah mengeluarkan whitepaper Central Bank Digital Currency (CBDC) atau mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral.

Selain itu, awal tahun ini, beberapa kementrian mendekati ABI untuk mengadakan in house training guna lebih mengenal blockchain, dan cara mengimplementasikannya di divisi mereka.

"Sudah lebih paham bahwa ini bukan hanya sebatas untuk trading," kata Asih dalam wawancara khusus dengan Chainsighnews di sela-sela acara Crypto Expo Asia 2023 di Singapura pekan lalu.

"Misalnya, ada satu kementerian mau pakai teknologi blockchain, tahu pasti harus ada crypto yang membantu, misalnya supaya ada validator yang membantu memastikan bahwa betul berjalan teknologi dan seterusnya, jadi pemerintah sekarang tuh udah ngerti apa itu blockchain dan crypto," tambahnya.

Asih juga menjelaskan bahwa pemerintah mulai memikirkan bagaimana cara memanfaatkan blockchain untuk membantu agar Indonesia punya digital identity.

Tapi, yang paling utama, lembaga keungan seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat terbuka dengan industri kripto.

Bagaimana Indonesia Memerangi Scam Crypto?

Scam atau penipuan masih menjadi salah satu masalah yang sulit di perangi dalam industri crypto, bahkan di masa depan. Jika tidak berhati-hati, maka investor atau trader bisa kehilangan dana mereka.

Menanggapi hal tersebut, Asih mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah memperhitungkan hal tersebut. Sejak trading dan investasi crypto dilegalkan di Indonesia, setiap bursa kripto harus memperoleh izin dari Bappebti.

Oleh karena itu, para trader dan investor sangat disarankan untuk melakukan transaksi melalui bursa yang sudah terdaftar secara resmi. Sekadar diketahui saat ini sudah 28 exchange kripto yang telah mendapatkan izin dari Bappebti.

Selain itu, untuk melindungi investor dari scammer, Bappebti mengeluarkan positive list, yang berisi daftar 383 token yang dianggap aman untuk diperjual belikan.

Lebih lanjut, Asih menjelaskan bahwa Bappebti, ABI, dan Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) secara aktif memantau exchange "bandel" dan token yang berpotensi merugikan investor Indonesia. Jika perlu, mereka melakukan pemanggilan, meminta klarifikasi atau memberikan teguran.

Asih juga mengatakan bahwa Indonesia sangat terbuka dengan exchange asing yang ingin menyasar pasar Indonesia. Namun mereka harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada.

Bagaimana Regulasi Crypto di Indonesia?

Meskipun saat ini trading dan investasi aset kripto dianggap legal, tapi pemerintah sedang menyusun draft regulasi baru, untuk mengatur industri crypto yang lebih luas. Ada rencana untuk mengalihkan pengawasan crypto dari Bappebti ke OJK.

Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar dan mendorong orang-orang untuk mengembangkan produk dan layanan yang beragam, selain spot trading yang ada saat ini. Misalnya menciptakan NFT dan membuka layanan staking.

"Jadi sekarang yang harus kita tunggu adalah peraturan pemerintah dibawah Kementerian Keuangan, yang akan mengatur secara spesifik seperti apa nanti kripto, setelah dari situ akan ada lagi pengaturan OJK," jelas Asih.

Apakah Crypto Akan Diklasifikasikan Sekuritas di Indonesia

Rencana untuk mengalihkan kripto ke OJK, menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia akan mengganti status kripto saat ini, sebagai komoditi, menjadi sekuritas. Dan apakah ini akan menimbulkan masalah antara regulator dengan pertukaran kripto.

Namun, Asih menjelaskan bahwa skenario ini berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat, karena Indonesia sudah memiliki definisi yang jelas seputar aset kripto.

"Sekarang udah mulai dibagi-kan, udah dibagi tiga, contohnya security token, stable coin dan utility token," jelas Asih.

Jadi, karena sudah ada definisinya, exchange yang ada bisa mendaftarkan produk yang mereka tawarkan sesuai dengan klasifikasinya.

"Tujuannya adalah, gimana kita bisa membentuk harmonisasi, jadi nggak bingung," tambah Asih.

Pernanan Asosiasi untuk Industri Kripto di Indonesia

Selain ABI, ada beberapa asosiasi yang mengurus industri kripto di Indonesia, termasuk Aspakrindo, Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia (ABSI), dan Indonesian Crypto Consumers Association (ICCA). Masing-masing memiliki pernanan penting untuk memajukan industi kripto di Indonesia.

ICCA misalnya, mereka bertugas untuk menaungi konsumer aset kripto dan mengedukasi mereka, serta ikut memperkuat ekosistem aset kripto di Indonesia. Di lain sisi, ABSI hadir di tengah kemunculan blockchain halal, untuk mengkoordinasikan para pelaku industri Blockchain Syariah.

Sementara itu, ABI dan Aspakrindo, yang sedang mengupayakan merger, bertujuan untuk memudahkan penerapan teknologi Blockchain di Indonesia dan memberikan masukan positif kepada regulator indonesia.