Firma modal ventura Andreessen Horowitz (a16z) mendesak para legislator AS untuk merevisi rancangan undang-undang regulasi kripto, dengan memperingatkan bahwa kerangka peraturan yang diusulkan dapat membuka celah hukum berbahaya dan melemahkan perlindungan bagi investor.

Dalam surat terbuka yang dikirim pada hari Kamis kepada Komite Perbankan Senat AS, a16z meminta regulator menutup berbagai celah dalam RUU regulasi kripto yang masih dalam tahap pembahasan. Surat ini merupakan tanggapan terhadap draf diskusi yang dirilis pada akhir Juli.

Draf tersebut dibangun di atas 21st Century Financial Innovation and Technology Act (CLARITY Act) dan mengundang masukan dari industri terkait regulasi aset digital yang sedang berlangsung. A16z menyoroti definisi "aset tambahan" (ancillary assets), yaitu token yang dijual melalui kontrak investasi namun tidak memberikan hak ekuitas, dividen, atau tata kelola kepada pembelinya.

“Konsep aset tambahan tidak seharusnya dijadikan dasar hukum tanpa adanya modifikasi signifikan,” tulis a16z dalam surat tersebut.

Menurut a16z, pendekatan saat ini gagal menyelesaikan isu mendasar yang dihadapi pasar kripto dan tidak sejalan dengan tes Howey, acuan hukum klasik dalam menentukan apakah suatu instrumen merupakan sekuritas.

Firma investasi tersebut menyebut bahwa pendekatan ini “tidak akan menyelesaikan tantangan utama yang dihadapi pelaku pasar kripto.” Sebagai alternatif, a16z merekomendasikan adopsi kerangka “komoditas digital” versi CLARITY Act yang lebih sempit, yang dinilai memberikan kepastian hukum lebih besar sekaligus tetap mempertahankan kesederhanaan regulasi.

A16z juga menekankan bahwa tes Howey tetap menjadi elemen penting dalam hukum sekuritas AS dan sebaiknya tidak diubah. Solusi yang disarankan adalah mengkodifikasi penerapan modern tes tersebut untuk aset tambahan.

Perubahan yang diusulkan terhadap tes Howey digambarkan sebagai “tidak perlu—dan berbahaya—karena mencoba menulis ulang hukum yang sudah mapan dan melemahkan perlindungan investor.” Ditambahkan:

“Perubahan ini tidak hanya bermasalah—melainkan tidak sesuai dengan struktur hukum sekuritas AS secara keseluruhan.”

Penjualan Orang Dalam Harus Dibatasi

A16z juga menyatakan bahwa penerapan hukum sekuritas hanya pada transaksi primer dan peraturan komoditas pada transaksi sekunder menciptakan celah hukum. Ini memungkinkan penerbit menjual aset tambahan kepada orang dalam melalui pengecualian tertentu, lalu menjualnya kembali ke publik tanpa pengawasan regulasi sekuritas.

Sebagai solusi, a16z mengusulkan agar proyek kripto diwajibkan mencapai desentralisasi sejati dengan menghilangkan semua mekanisme kontrol. Pembatasan transfer juga bisa diterapkan untuk menutup celah ini, menurut surat tersebut.

Langkah ini diyakini akan mencegah eksploitasi oleh orang dalam yang merugikan investor publik, dan menjaga makna penting dari perbedaan antara pasar primer dan sekunder:

“Setelah kontrol dilepas dan proyek menjadi terdesentralisasi, pembatasan tersebut seharusnya tidak berlaku lagi, karena ketergantungan kepercayaan atas aset tersebut telah menyerupai aset komoditas.”

Kerangka Desentralisasi Berbasis Kontrol

A16z mendesak regulator untuk mengadopsi kerangka desentralisasi berbasis kontrol, yang dinilai sebagai pendekatan paling tepat untuk mengevaluasi profil risiko dari aset tambahan.

Surat tersebut menyatakan bahwa pendekatan ini seharusnya fokus pada apakah ada pihak yang memegang otoritas sepihak—baik operasional, ekonomi, maupun tata kelola—atas sistem blockchain. Hal ini menurut a16z sebaiknya dipertimbangkan dalam penerapan tes Howey:

“Tes Howey tidak perlu dihapuskan. Sebaliknya, Kongres harus mengkodifikasi prinsip-prinsip dasar tes Howey untuk aset dalam kerangka desentralisasi berbasis kontrol.”

Lindungi Teknologi, Bukan Mengkriminalisasi Developer

A16z juga mengkritik pendekatan SEC yang terlalu fokus pada elemen “upaya pihak lain” dalam tes Howey. Menurut a16z, hal ini menciptakan insentif negatif, menurunkan transparansi, meningkatkan risiko tersembunyi bagi pengguna, dan menghambat inovasi.

Surat tersebut menyatakan bahwa keterlibatan dalam teknologi blockchain seharusnya tidak otomatis menjadikan seseorang tunduk pada hukum sekuritas.

“Regulasi seharusnya memperjelas bahwa fungsi teknologi inti dalam operasi sistem blockchain terdesentralisasi—seperti algoritma konsensus, mining, staking, dan eksekusi smart contract—bukanlah aktivitas keuangan yang diatur oleh hukum sekuritas atau komoditas AS.”