Pelaku industri kripto Australia mendesak pemerintah Partai Buruh yang baru saja terpilih kembali untuk segera menjadikan legislasi aset digital sebagai prioritas utama. Hal ini dianggap penting agar Australia tidak tertinggal lebih jauh dari pasar global lainnya.

Partai Buruh (ALP) berhasil mempertahankan kekuasaan dengan kemenangan telak pada 3 Mei, meraih 54,9% suara dibanding koalisi Liberal dan Nasional dengan 45,1%. Kedua pihak memang menjanjikan reformasi hukum kripto, namun hanya oposisi yang berkomitmen menyusun draf UU dalam 100 hari.

John O’Loghlen, Managing Director Coinbase wilayah Asia Pasifik, pada 5 Mei mengatakan bahwa Pemerintahan Albanese kini memiliki “kesempatan dan tanggung jawab” untuk bertindak cepat, serta mengusulkan pembentukan Crypto-Asset Taskforce dalam 100 hari pertama guna mempercepat legislasi yang melindungi konsumen, mendorong inovasi, dan mencegah eksodus modal serta talenta ke luar negeri.

Joy Lam, Kepala Regulasi Global Binance untuk wilayah APAC, mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Departemen Keuangan sejak akhir 2023 mengenai rancangan regulasi, dan sekarang saatnya untuk bergerak.

“Waktunya sangat krusial sekarang, karena isu ini sudah terlalu lama dibicarakan tanpa aksi nyata,” ujar Lam dalam wawancara dengan Cointelegraph, 2 Mei.

CEO BTC Markets, Caroline Bowler, menambahkan bahwa di luar urusan politik, hasil pemilu ini membuka peluang bagi kemajuan signifikan dalam pendekatan Australia terhadap regulasi aset digital.

Lam juga mencatat bahwa Inggris baru saja merilis draf regulasi minggu lalu, RUU stablecoin di AS mulai melaju, dan Uni Eropa telah lebih dulu menerapkan regulasi MiCA.

“Pergerakan globalnya sudah sangat jelas. Semua negara besar sedang menuju ke arah kerangka hukum yang stabil dan ramah inovasi. Jadi, waktu sangat mendesak sekarang.”

Kesiapan Regulasi dan Tantangan Pemerintah

Kantor Menteri Keuangan Jim Chalmers mengatakan kepada Cointelegraph bahwa draf eksposur regulasi akan dirilis tahun ini untuk dikonsultasikan, dan reformasi yang disahkan akan dilaksanakan secara bertahap untuk meminimalkan gangguan bagi pelaku usaha.

Meski Departemen Keuangan telah menjadwalkan rilis draf regulasi untuk platform aset digital dan modernisasi sistem pembayaran pada akhir Juni, Lam mengaku pesimistis:

"Saya tidak yakin apakah kuartal ini masih realistis sebagai timeline-nya."

Di sisi lain, ALP memang dikritik karena belum mengambil langkah konkret selama periode pertama pemerintahannya, namun beberapa pihak menyebut hal ini justru lebih baik ketimbang buru-buru meniru pendekatan keras pemerintahan Biden di AS, yang menyamakan banyak aset kripto sebagai sekuritas dan menekan interaksi bank dengan industri kripto.

Perubahan Sikap Pemerintah dan Kerangka Regulasi Baru

Sejumlah tokoh industri melihat evolusi signifikan dalam sikap pemerintah Australia. Hal ini terlihat dari perbedaan mencolok antara proposal konsultasi akhir 2023 dan pernyataan kebijakan terbaru Maret 2025 berjudul "Membangun Industri Aset Digital Australia yang Inovatif."

Dokumen ini menetapkan bahwa rezim Australian Financial Services License (AFSL) akan digunakan untuk mengatur platform aset digital dan stablecoin pembayaran. Fokus utamanya adalah keamanan penyimpanan aset klien oleh penyedia terpusat, serta menghindari kontroversi terkait platform DeFi.

Lam menyambut pendekatan AFSL ini:

“Kita tak perlu menemukan ulang roda. Sistem ini sudah dikenal luas dan akan memudahkan regulator juga.”

Tokenisasi dan Sandbox Inovasi

Pemerintah juga berencana meninjau Enhanced Regulatory Sandbox, sebuah ruang uji coba yang memungkinkan startup aset digital berkembang tanpa hambatan birokrasi. Pernyataan tersebut juga menyoroti peluang besar dalam tokenisasi.

Lam menyatakan bahwa pergeseran fokus ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar mendengarkan masukan industri:

“Ini mencerminkan umpan balik industri sepanjang 2023, dan penyesuaian terhadap lanskap global yang berubah cepat.”

Dea Markova, Direktur Kebijakan di Fireblocks, menambahkan:

“Riset dan fondasi sudah kuat. Sinyal yang muncul sangat positif.”

Yang paling penting, kata Markova, adalah keinginan pemerintah untuk menyederhanakan kerumitan lisensi perantara kripto di bawah rezim Digital Asset Platforms (DAPs).

ASIC, otoritas sekuritas Australia, juga telah merilis draf panduan regulasi kripto (INFO 225) Desember lalu. Umpan balik dari konsultasi tersebut akan membentuk substansi legislasi baru pemerintah.

Draf tersebut mengindikasikan bahwa NFT, aset dalam gim, dan memecoin tidak termasuk produk keuangan, sementara stablecoin berbunga dan token berbasis emas kemungkinan besar dianggap sekuritas.

Masalah Debanking dan Harapan Industri

Pernyataan resmi pemerintah juga menyoroti masalah debanking. Lam menegaskan bahwa regulasi yang jelas akan menjadi solusi utama.

“Yang kami butuhkan adalah kerangka lisensi yang bersih dan jelas. Itu akan sangat membantu mengurangi risiko, dan memberi kepercayaan yang dibutuhkan bank. Selanjutnya, mungkin perlu ada panduan tambahan untuk perbankan,” tutupnya.