Pemerintah Venezuela telah memblokir akses ke pertukaran kripto Binance dan platform daring lainnya, di tengah kisruh pasca pemilu di negara itu. Menurut kelompok keamanan siber VE Sin Filtro, pemblokiran ini dilakukan pada 9 Agustus.

Binance sendiri telah mengonfirmasi pada 10 Agustus bahwa situs webnya diblokir di Venezuela. Bursa itu juga mengakui bahwa pembatasan lokal memengaruhi beberapa perusahaan dan platform media sosial lain.

“Kami ingin meyakinkan Anda bahwa dana Anda aman berdasarkan protokol keamanan kami yang kuat,” kata Binance. “Kami memantau situasi ini dengan saksama untuk mengatasinya dengan cara terbaik dan secepat mungkin.”

Larangan ini akan memengaruhi banyak penduduk setempat karena Binance dipandang sebagai jalur ekonomi penting bagi warga negara itu. Karena devaluasi mata uang lokal yang parah, bursa kripto tersebut telah menjadi pelarian banyak orang, karena ini memfasilitasi konversi mata uang bolivar ke stablecoin dan Bitcoin.

Durasi blokade dan dampaknya terhadap penyedia internet swasta tidak pasti. Pengguna Venezuela, yang mengakses X melalui VPN, telah menyuarakan kekhawatiran mereka tentang situasi tersebut.

Konflik Pasca Pemilu di Venezuela

Minggu lalu, Presiden petahana Nicolás Maduro mengklaim kemenangan dengan 51% suara. Lawannya, Edmundo González Urrutia, memperoleh 44% suara.

Pihak oposisi menuduh Maduro melakukan kecurangan pemilu, yang menciptakan krisis politik berbahaya di Venezuela. Sejak saat itu, para pemimpin dari negara-negara tetangga dan seluruh dunia mempertanyakan keabsahan hasil pemilu tersebut. Selain itu, mereka menuntut Maduro untuk memberikan bukti kemenangannya.

Pada saat yang sama, para demonstran mulai turun ke jalan untuk menyatakan protes, dan pemerintah Venezuela telah melancarkan tindakan keras terhadap mereka yang menentang hasil pemilu. Laporan media menyebutkan bahwa pemerintah telah memenjarakan para pengunjuk rasa dan membatasi akses internet melalui perusahaan komunikasi yang dikendalikan negara, CANTV. 

Minggu lalu, Maduro menandatangani dekrit yang memblokir akses ke platform media sosial X selama 10 hari. Tindakan ini menyusul klaim sebelumnya bahwa media sosial digunakan untuk memicu kekerasan setelah pemilihan presiden. 

Organisasi hak asasi manusia mengatakan bahwa peningkatan tindakan represif ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa dekade terakhir.