Departemen Keuangan AS mendapat kecaman setelah mengklaim bahwa kasus hukum Tornado Cash tidak lagi relevan setelah menghapus protokol crypto-mixing dari daftar sanksi. Coinbase, melalui Kepala Hukum (CLO)-nya, Paul Grewal, menegaskan bahwa putusan akhir tetap diperlukan untuk mencegah tindakan serupa di masa depan.

Departemen Keuangan AS Klaim Kasus Tornado Cash Tidak Lagi Relevan

Office of Foreign Assets Control (OFAC) di bawah Departemen Keuangan AS menghapus Tornado Cash dari daftar Specially Designated Nationals (SDN) pada 21 Maret 2025. Selain itu, hampir 100 alamat smart contract yang terhubung dengan protokol berbasis Ethereum ini juga dihapus dari daftar sanksi.

Langkah ini mengikuti putusan pengadilan pada November tahun lalu yang menyatakan bahwa Departemen Keuangan telah melampaui kewenangannya dengan memberikan sanksi kepada Tornado Cash atas dugaan membantu pencucian uang.

Namun, dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada hari yang sama, Departemen Keuangan berpendapat bahwa putusan akhir masih diperlukan meskipun Tornado Cash telah dihapus dari daftar sanksi.

CLO Coinbase, Paul Grewal, mengkritik langkah Departemen Keuangan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa begitu saja menghentikan kebijakan yang disengketakan tanpa jaminan bahwa hal tersebut tidak akan terulang.

Grewal mengutip putusan Mahkamah Agung dalam kasus FBI v. Fikre (2024), di mana Mahkamah menyatakan bahwa FBI tetap harus menghadapi gugatan meskipun telah mencabut larangan terhadap penggugat dari No Fly List, karena larangan tersebut bisa diberlakukan kembali di masa depan.

Berdasarkan argumen ini, Grewal menekankan bahwa putusan akhir dalam kasus Tornado Cash sangat penting, mengingat Departemen Keuangan AS tidak memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan memasukkan kembali protokol tersebut dalam daftar sanksi di kemudian hari.

Sementara itu, Departemen Keuangan menyatakan tetap mengkhawatirkan ancaman pencucian uang dan peretasan yang didukung negara, khususnya oleh Korea Utara (DPRK). Pihaknya menegaskan akan memantau secara ketat transaksi yang dapat menguntungkan aktor siber berbahaya atau rezim DPRK.

Tornado Cash pertama kali dikenai sanksi oleh OFAC pada Agustus 2022 atas tuduhan gagal menerapkan kontrol efektif terhadap penggunaan platformnya untuk pencucian uang. Departemen Keuangan mengklaim bahwa sejak 2019, protokol ini telah digunakan untuk mencuci lebih dari $7 miliar aset kripto, termasuk $455 juta yang dikaitkan dengan kelompok peretas Korea Utara, Lazarus Group.

Pada Januari 2025, Pengadilan Distrik AS untuk Texas Barat membatalkan sanksi terhadap Tornado Cash. Namun, Direktur Eksekutif CoinCenter, Peter Van Valkenburgh, menegaskan bahwa putusan tersebut bukan akhir dari kasus ini.

Menurutnya, pengadilan masih harus menentukan apakah keputusan ini akan berlaku secara nasional (sehingga semua warga AS dapat menggunakan protokol tersebut) atau hanya terbatas bagi para penggugat dalam kasus ini.

Pada hari Minggu, Grewal kembali menegaskan bahwa pencucian uang adalah masalah serius, namun begitu juga dengan pelanggaran hukum oleh pemerintah dan stigmatisasi terhadap pengembang perangkat lunak tanpa bukti kuat bahwa mereka melakukan tindakan ilegal.

Meski Tornado Cash telah dihapus dari daftar sanksi, kasus hukum terhadap para pendirinya masih berlangsung.

Roman Storm, salah satu pendiri Tornado Cash, masih menghadapi tuduhan pencucian uang dan dijadwalkan menjalani persidangan pada 14 April 2025. Selain itu, Alexey Pertsev, pengembang Tornado Cash, ditangkap di Belanda pada Agustus 2022 dan dihukum pada Mei 2024. Dia saat ini sedang mengajukan banding setelah mendapatkan pembebasan bersyarat.