Hong Kong menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi pasar terbuka bagi aset kripto dalam upayanya menjadi pusat inovasi keuangan digital di kawasan Asia.

Menteri Keuangan Hong Kong, Paul Chan Mo-po, dalam pidato utamanya di acara Consensus 2025 menyatakan bahwa seiring berkembangnya ekosistem Web3, Hong Kong akan terus menjadi pasar yang stabil, terbuka, dan dinamis bagi aset digital.

"Kami berinvestasi besar dalam infrastruktur terkait dan pengembangan talenta," kata Mo-po.

"Cyberport dan Science Park kami telah menjadi pusat inovasi Web3 dan fintech yang berkembang pesat, sementara universitas dan kemitraan industri kami terus mencetak generasi ahli blockchain," tambahnya.

Sebagai bagian dari strateginya, Hong Kong telah membangun Cyberport Web3, sebuah pusat bisnis milik negara yang mempromosikan inovasi aset digital. Saat ini, lebih dari 270 perusahaan blockchain telah bergabung dalam jaringan tersebut, dengan lebih dari 120 perusahaan baru masuk dalam 17 bulan terakhir.

Hong Kong juga telah mengajukan sejumlah kebijakan, termasuk pembebasan pajak atas keuntungan kripto bagi hedge fund, ekuitas swasta, dan kendaraan investasi keluarga.

"Kunci keberhasilan terletak pada pendekatan regulasi yang terbuka, adil, seimbang, dan berpandangan ke depan untuk memastikan inovasi keuangan, termasuk Web3, berkembang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab," jelas Mo-po.

Sejauh ini, Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC) Hong Kong baru menerbitkan sembilan lisensi kripto sejak meluncurkan kebijakan perizinan pertengahan tahun lalu. Dua lisensi terbaru diberikan pada Januari 2025 kepada bursa kripto lokal, PantherTrade dan YAX.

Mo-po juga menyoroti bahwa salah satu perkembangan paling menarik ke depan adalah persimpangan antara kecerdasan buatan (AI) dan blockchain.

"AI terus berkembang dan semakin banyak diterapkan dalam keuangan. Konvergensinya dengan blockchain akan menciptakan lebih banyak kasus penggunaan baru, membuka peluang, sekaligus menghadirkan tantangan yang harus diatasi," katanya.

Pemerintah Hong Kong telah menetapkan kebijakan yang jelas terkait penggunaan AI dalam layanan keuangan. Financial Services and Treasury Bureau juga telah mengeluarkan kebijakan jalur ganda untuk adopsi AI di sektor keuangan pada Oktober tahun lalu.

"Pemerintah dan regulator keuangan kami bekerja sama dengan industri untuk memantau perkembangan teknologi dan pasar serta membangun kerangka pengawasan yang transparan," pungkas Mo-po.