Wakil Presiden AS Kamala Harris, yang menggantikan Joe Biden sebagai calon presiden AS dari Partai Demokrat, diperkirakan akan semakin memperketat regulasi cryptocurrency jika berhasil memenangkan Gedung Putih dalam pemilu pada bulan November.

Menurut laporan media, Kamala Harris telah menghubungi Brian Deese dan Bharat Ramamurti, mantan penasihat ekonomi di pemerintahan Biden, yang dikenal karena menentang Undang-Undang Clarity for Payment Stablecoins tahun 2023, yang dianggap terlalu lunak bagi penerbit. Komunitas kripto telah menyuarakan kekhawatiran tentang pilihan penasihat ini.

Alex Thorn, kepala penelitian di Galaxy, menyatakan, “Pilihan penasihatnya menunjukkan bahwa dia akan mempertahankan sikap bermusuhan Biden terhadap kripto.”

Latar belakang Deese dan Ramamurti cukup signifikan, terutama jika mempertimbangkan peristiwa terkini di sektor perbankan AS. Pada bulan Maret 2023, bank-bank yang pro-kripto seperti Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, dan Signature Bank menghadapi keruntuhan mendadak atau penutupan paksa.

Rangkaian peristiwa ini dijuluki “Operasi Chokepoint 2.0” oleh beberapa pengamat industri, yang melihatnya sebagai upaya terkoordinasi untuk menjauhkan sektor perbankan dari bisnis kripto.

Thorn berpendapat bahwa para penasihat ini memainkan peran penting dalam apa yang dianggap sebagian orang sebagai “perang salib anti-kripto,” termasuk peristiwa-peristiwa seputar penutupan bank.

Ramamurti, yang dikenal sebagai kritikus vokal industri kripto, dapat mengisyaratkan intensifikasi sikap ini melalui perannya dalam kampanye Harris.

Namun, wakil presiden akan mengungkap agenda kebijakan ekonominya dalam pidato pertengahan Agustus, yang dapat memberikan lebih banyak wawasan tentang pendekatannya terhadap regulasi crypto di AS.

Implikasi Pemilu terhadap Sikap Kamala Harris terhadap Kripto

Peristiwa terkini telah memicu skeptisisme tentang niat Harris terhadap industri kripto. Tindakan penegakan hukum yang diambil oleh Federal Reserve terhadap Customers Bank yang pro-kripto pada tanggal 9 Agustus memicu perdebatan tentang sikap sebenarnya pemerintah.

Salah seorang pendiri Gemini, Tyler Winklevoss, mengomentari situasi tersebut, dengan menyatakan bahwa “Operasi Chokepoint 2.0 masih berlangsung penuh,” dan mengungkapkan keraguannya mengenai upaya Harris yang konon dimaksudkan untuk mengatur ulang hubungan dengan industri kripto.

Pendiri Cardano, Charles Hoskinson, menyuarakan kekhawatiran ini dengan memperingatkan bahwa pemungutan suara Harris dapat merugikan industri kripto AS, yang mengindikasikan berlanjutnya “perang terhadap kripto” pemerintahan saat ini.

Sementara itu, platform prediksi Polymarket telah menilai persaingan antara Harris dan Trump sebagai "tossup," yang mencerminkan ketidakpastian seputar hasil pemilu dan dampak potensialnya pada kebijakan kripto.