
Prancis Tingkatkan Penyelidikan terhadap Binance atas Dugaan Pencucian Uang
Otoritas Prancis meningkatkan penyelidikan mereka terhadap Binance, platform pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, atas dugaan pelanggaran hukum terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme di Eropa. Kantor Kejaksaan Paris menyatakan bahwa mereka telah membuka investigasi yudisial terhadap Binance dengan tuduhan "kemungkinan terlibat dalam pencucian uang secara rutin... khususnya dalam perdagangan narkoba dan penipuan pajak." Pelanggaran ini diduga terjadi di Prancis serta di seluruh negara Uni Eropa.
Penyelidikan ini merupakan perluasan dari investigasi yang dimulai pada tahun 2023, yang awalnya berfokus pada apakah Binance menawarkan layanan kepada konsumen tanpa persetujuan regulasi yang diperlukan. Periode yang diselidiki mencakup tahun 2019 hingga 2024, di mana pengguna melaporkan kehilangan dana akibat informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan. Selain itu, ditemukan bahwa Binance mengirimkan komunikasi promosi kepada pengguna di Prancis melalui influencer dan kampanye iklan di media sosial sebelum terdaftar secara resmi oleh otoritas setempat, yang merupakan pelanggaran hukum.
Menanggapi tuduhan tersebut, Binance dengan tegas membantah semua tuduhan dan menyatakan akan melawan setiap dakwaan yang diajukan terhadapnya. Perusahaan menyatakan kekecewaannya atas investigasi lebih lanjut oleh otoritas Prancis terkait masalah yang telah berlangsung beberapa tahun lalu.
Sebelumnya, pada akhir tahun 2023, Binance berusaha menyelesaikan masalah hukum dengan membayar denda sebesar $4,3 miliar kepada otoritas AS atas kegagalan dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan pencucian uang dan pelanggaran sanksi internasional. Co-founder Binance, Changpeng Zhao, mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO pada saat itu dan menjalani hukuman penjara selama empat bulan. Penggantinya, Richard Teng, berkomitmen untuk meningkatkan kontrol kepatuhan perusahaan.
Penyelidikan di Prancis ini menambah daftar tantangan hukum yang dihadapi Binance di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Australia, di mana perusahaan tersebut sedang menghadapi tuntutan hukum dan investigasi terkait operasinya.