Terpilihnya Lee Jae-myung sebagai Presiden Korea Selatan menandai kembalinya sosok populis progresif dengan akar kelas pekerja dan visi ambisius untuk integrasi aset digital ke dalam sistem keuangan negara.

Meskipun isu kripto tidak disebutkan secara langsung dalam pidato pelantikannya pada 4 Juni, Lee kini memimpin dengan serangkaian janji kampanye terkait kripto yang menunggu untuk direalisasikan.

Pemerintahannya diharapkan mempercepat integrasi aset digital ke dalam sistem regulasi dan keuangan Korea melalui dukungan Partai Demokrat dan Komite Aset Digital yang baru dibentuk.

Lee yang pernah bekerja di pabrik sebagai remaja dan menjadi pengacara HAM, dikenal sebagai sosok reformis. Setelah kalah tipis di pemilu 2022, ia kembali dengan janji baru membentuk “masyarakat dasar,” termasuk penghasilan dasar terbatas dan jam kerja lebih pendek.

Namun, masa kepemimpinannya dimulai di tengah sejumlah kontroversi, termasuk skandal properti, tuduhan pendanaan ilegal ke Korea Utara, dan insiden penusukan yang dialaminya pada 2024.

Dukungan Lee Terhadap Kripto: Besar dan Institusional

Lee diperkirakan akan mendorong kebijakan besar terkait kripto, termasuk pengesahan Digital Asset Basic Act (DABA), yang sebelumnya dipromosikan Presiden Yoon namun tertunda karena pemakzulannya.

Komite Aset Digital yang dipimpin oleh legislator Min Byoung-dug telah menyusun agenda DABA yang mencakup:

• Badan pengatur mandiri yang diakui hukum,

• Sistem persetujuan stablecoin,

• Regulasi yang lebih jelas untuk penyedia layanan kripto.

Lee juga mendukung legalisasi ETF kripto spot (yang saat ini dilarang) serta mengizinkan dana pensiun nasional untuk berinvestasi di aset digital. Diskusi mengenai ETF kripto memang sudah menghangat sebelum pemilu, dengan Komisi Jasa Keuangan Korea menyusun strategi bertahap untuk melibatkan investor institusional.

Yang membedakan Lee adalah usulan peluncuran stablecoin berbasis won. Meski banyak warga Korea trauma dengan kegagalan proyek Terra, Lee mengusulkan stablecoin terpusat dan didukung fiat, sejalan dengan regulasi global.

Menurut Min, inovasi seharusnya datang dari sektor swasta. Ia bahkan menyarankan pemanfaatan K-culture (K-pop, K-drama) untuk mendorong adopsi stablecoin berbasis won di Asia Tenggara.

Lee juga dikenal sebagai pendukung UKM dan startup, serta ingin menghapus aturan “satu bursa, satu bank” yang menciptakan lingkungan monopolistik di sektor bursa kripto domestik.

Diplomasi dan Pendekatan Lee terhadap Korea Utara

Sikap Presiden terhadap Korea Utara selalu menjadi pertimbangan utama pemilih di Korea Selatan. Lee mendorong dialog dan jalur damai, berbeda dengan pendekatan keras Presiden sebelumnya, Yoon Suk Yeol, yang membatalkan banyak kebijakan era Moon Jae-in (2017–2022).

Perlu dicatat, Korea Utara dikenal sebagai aktor disruptif dalam ruang kripto global—terlibat dalam peretasan terbesar dalam sejarah aset digital dan menggunakan hacker negara untuk mencuri dana guna mendanai program senjata.

Lee berjanji mempertahankan hubungan kuat dengan AS dan Jepang, sambil memperbaiki hubungan dengan Tiongkok, yang sempat merenggang di era Yoon. Pendekatan “diplomasi seimbang” Lee menuai tanggapan beragam — sebagian menyebutnya pragmatis, sementara lainnya khawatir akan menjauhkan Korea dari aliansi Barat tradisionalnya.

Presiden Xi Jinping dari Tiongkok telah menyampaikan selamat atas kemenangan Lee dan berkomitmen mempererat hubungan bilateral.

Janji Reformasi dan Stabilitas Politik

Lee harus memenuhi janjinya untuk mengakhiri ketidakstabilan politik. Sebelumnya, deklarasi darurat militer oleh Yoon menjelang pemakzulannya mengejutkan komunitas internasional dan menjadi pemakzulan presiden kedua dalam satu dekade di Korea Selatan.

Untuk mengembalikan kepercayaan, Lee berjanji memperkuat lembaga demokrasi dengan mereformasi sistem hukum — termasuk memisahkan fungsi investigasi dan penuntutan — serta mengusulkan amandemen konstitusi agar presiden bisa menjabat dua periode empat tahun, bukan satu periode lima tahun.