Pada 1 November, pemerintah Rusia secara resmi mulai memberlakukan undang-undang baru, yang mengakui mining kripto  sebagai bentuk usaha yang sah.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, penggunaan listrik bulanan untuk penambangan kripto swasta atau rumahan akan dibatasi maksimal 6.000 kWh. Jika miner menggunakan lebih dari jumlah ini, mereka harus mengajukan lisensi “wirausaha individu” khusus ke Federal Tax Service.

Namun, miner yang menggunakan energi di bawah 6.000 kWh per bulan tidak perlu mendaftarkan operasi mereka ke pemerintah.

Miner yang melampaui batas maksimal juga harus memberikan data tentang kripto yang mereka tambang dan alamat wallet tempat mereka menyimpan koin mereka kepada pemerintah.

Beberapa lembaga yang akan diberi akses ke alamat wallet miner adalah Federal Tax Service, badan anti pencucian uang Rosfinmonitoring, Federal Security Service (FSB) danProperty Management Agency, serta kejaksaan dan kepolisian.

Di bawah undang-undang baru, penambang yang memberikan informasi "palsu" atau melanggar undang-undang anti pencucian uang akan diblokir. Selain itu, pemerintah juga akan memblokir miner yang berdomisili di wilayah yang telah memberlakukan larangan pertambangan.

Aturan baru tersebut juga melarang individu yang telah menyatakan bangkrut untuk mendaftar sebagai miner, atau bergabung dengan mining pool.

Pakar penambangan kripto industri Rusia mengklaim bahwa sedikitnya 90% pemain utama menambang Bitcoin (BTC). Namun, beberapa sumber mengklaim bahwa sebagian besar penambang rumahan Rusia memfokuskan perhatian mereka pada Ethereum (ETH).