Pada 14 Juni 2025, Majelis Nasional Vietnam resmi mengesahkan Law on Digital Technology Industry (Undang-Undang Industri Teknologi Digital), sebuah regulasi komprehensif yang untuk pertama kalinya mengatur keberadaan aset digital, termasuk kripto, dalam sistem hukum negara tersebut. UU ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Undang-undang ini membagi aset digital menjadi dua kategori: virtual assets dan crypto assets. Keduanya menggunakan teknologi enkripsi dan digital untuk validasi serta transfer, namun tidak mencakup sekuritas, mata uang digital resmi (CBDC), atau instrumen keuangan lainnya.

Pemerintah Vietnam akan menetapkan rincian lebih lanjut mengenai kondisi bisnis, klasifikasi, serta mekanisme pengawasan atas dua kategori aset digital tersebut. UU ini juga mensyaratkan penerapan perlindungan siber dan kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) yang sesuai dengan standar internasional, sebagai bagian dari upaya memenuhi rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF). Sejak tahun 2023, Vietnam berada dalam daftar abu-abu FATF.

Vietnam Menuju Pusat Teknologi Digital Global

Lebih dari sekadar regulasi aset kripto, UU ini menandai ambisi Vietnam untuk menjadi pusat teknologi digital di Asia Tenggara. Pemerintah memperkenalkan berbagai insentif bagi perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan infrastruktur digital.

Insentif tersebut meliputi keringanan pajak, fasilitas penggunaan lahan, dan dukungan riset dan pengembangan (R&D), khususnya untuk perusahaan yang membangun teknologi inti seperti desain chip dan pusat data berbasis AI. Pemerintah daerah didorong untuk mendukung pelatihan tenaga kerja melalui subsidi dan program pendidikan, termasuk integrasi kurikulum teknologi digital dalam sistem pendidikan nasional.

“Dengan langkah ini, Vietnam menjadi negara pertama di dunia yang memberlakukan undang-undang khusus untuk industri teknologi digital,” ungkap pernyataan resmi pemerintah.

Penindakan Kripto Ilegal oleh Kepolisian Vietnam

Di sisi lain, Vietnam terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas kripto ilegal. Pada Februari 2025, polisi menangkap empat tersangka yang menjalankan platform penambangan kripto palsu bernama BitMiner, yang mengaku berbasis di Dubai. Penipuan ini menelan korban lebih dari 200 orang dengan kerugian mencapai lebih dari 4 miliar dong Vietnam (sekitar $157.300).

Pada Desember 2024, Kepolisian Kota Hanoi menggagalkan penipuan besar yang menargetkan ratusan orang dan bisnis. Skema bernama Million Smiles ini mempromosikan token QFS (Quantum Financial System) dengan klaim spiritual dan hubungan fiktif dengan “harta leluhur”, yang telah menyebabkan kerugian hingga 30 miliar dong Vietnam ($1,17 juta).