Komunitas crypto mengkritik aturan pelaporan pajak kripto yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini.

Peraturan ini mengharuskan pialang (individu yang memfasilitasi pembelian dan penjualan) untuk melaporkan transaksi mata uang digital kepada pemerintah, serupa dengan pelaporan transaksi moneter lainnya.

Usulan ini diajukan oleh Internal Revenue Service (IRS) pada 25 Agustus, dan bertujuan untuk mencegah pengguna kripto menghindari pajak.

Berdasarkan usulan tersebut, pialang akan menggunakan formulir baru untuk mempermudah pengajuan pajak dan mencegah kecurangan pajak.

Namun, banyak komunitas kripto percaya bahwa aturan ketat ini akan mendorong industri kripto semakin menjauh dari Amerika Serikat. Selain itu, kritikus berpendapat bahwa tindakan ketat ini dapat menghambat inovasi dan kemajuan di negara itu.

CEO Messari Ryan Selkis adalah salah satu yang menentang konsep tersebut. Dia mengatakan bahwa jika Biden berhasil terpilih kembali, industri kripto tidak akan berkembang di AS.

Hal senada diungkapkan oleh Chris Perkins, presiden perusahaan ventura kripto CoinFund. Dia berpandangan bahwa negara-negara lain sudah jauh lebih maju dibandingkan AS, dan aturan-aturan ini pasti akan mengakibatkan berkurangnya inovasi di negara tersebut. 

Dia juga menyarankan pembuatan aturan yang jelas dan terperinci, yang memungkinkan inovasi dan pencetusan ide-ide cryptocurrency baru.

Di lain sisi, ada juga pihak yang skeptis terhadap masa depan crypto di AS, dan menyatakan bahwa baik Partai Demokrat maupun Republik tidak akan cukup memperjuangkan kepentingan kripto di negara itu.

Kekhawatiran privasi juga muncul karena aturan tersebut mengharuskan pelaporan transaksi kepada pemerintah.

Usulan aturan ini mengikuti saran Biden untuk mengenakan pajak penambangan kripto sebesar 30 persen dari biaya listrik yang digunakan dalam mining aset digital. Namun proposal ini diabaikan berkat kesepakatan Debt Ceiling AS.

Berkurangnya Inovasi di Pasar Crypto AS

Industri kripto di AS telah berulang kali menyuarakan keprihatinan tentang pilihan peraturan yang memengaruhi inovasi di negara tersebut.  

Pada 13 Agustus, CEO Grayscale Investments, Michael Sonnenshein berpendapat bahwa pemerintah AS menghadirkan tantangan bagi perusahaan cryptocurrency dalam negeri.

Menurutnya, tindakan Komisi Sekuritas dan Bursa yang terus-menerus melayangkan gugatan hukum akan mendorong perusahaan kripto ke luar negeri. Sonnenshein juga menegaskan bahwa intervensi hukum yang berlebihan ini dapat menghambat munculnya ide-ide baru yang inovatif.

Senada dengan itu, Brad Garlinghouse, CEO Ripple, baru-baru ini mengindikasikan bahwa industri kripto sedang beralih dari AS karena proses regulasi kripto yang lebih lambat dibandingkan dengan negara lain seperti Australia, Inggris, dan Singapura.