Pemerintah Yordania telah mengumumkan rencananya untuk mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif guna mengatur sektor aset digital di negara tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan bagi investor serta pelaku industri keuangan digital. Dengan meningkatnya adopsi aset digital secara global, Yordania ingin memastikan bahwa regulasi yang diterapkan dapat melindungi kepentingan publik sekaligus mendorong inovasi di sektor teknologi keuangan.

Menurut pernyataan dari Komisi Sekuritas Yordania (JSC), regulasi baru ini akan mengatur berbagai aspek industri aset digital, termasuk perdagangan mata uang kripto, tokenisasi aset, serta penerapan teknologi blockchain di sektor keuangan. Selain itu, regulasi ini juga akan mencakup persyaratan kepatuhan bagi perusahaan yang menawarkan layanan terkait aset digital, guna memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan standar internasional dalam hal keamanan, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Dalam menyusun regulasi ini, Yordania berupaya untuk menyesuaikan aturan mereka dengan standar yang ditetapkan oleh berbagai organisasi internasional, termasuk Financial Action Task Force (FATF), yang memiliki pedoman ketat terkait pencegahan pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CFT) di sektor aset digital. Dengan regulasi yang lebih ketat, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko kejahatan keuangan yang mungkin timbul akibat penggunaan aset digital yang tidak terkontrol.

Selain itu, regulasi ini juga diharapkan akan membantu meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan digital di Yordania. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, investor institusional dan ritel akan memiliki pedoman yang lebih pasti dalam berinvestasi di aset digital, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekosistem kripto di negara tersebut.

Meskipun regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan keamanan, pemerintah Yordania juga ingin memastikan bahwa aturan yang diterapkan tidak menghambat inovasi di sektor teknologi keuangan. Oleh karena itu, dalam menyusun kerangka regulasi ini, JSC akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan teknologi, bank, serta regulator keuangan internasional.

Sejumlah negara telah mengambil pendekatan serupa dalam mengatur aset digital, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Singapura, dan Uni Eropa, yang telah lebih dahulu mengembangkan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri ini. Yordania berharap dapat mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara tersebut dan menciptakan lingkungan yang kompetitif bagi pelaku industri kripto dan blockchain.