Seorang legislator negara bagian Pennsylvania, Ben Waxman, dari Partai Demokrat yang mewakili District 182, mengajukan rancangan undang-undang untuk melarang pejabat publik mendapatkan keuntungan dari perdagangan kripto selama menjabat.

Waxman memperkenalkan HB1812 pada Rabu (21/8) bersama delapan rekan Demokratnya. Menurutnya, langkah ini merupakan respons terhadap praktik “korupsi” di tingkat federal yang disebut-sebut melibatkan Presiden AS Donald Trump.

Waxman menuding Trump meraup keuntungan finansial dari proyek kripto pribadi, termasuk memecoin Official Trump (TRUMP) senilai $8,43, serta mendorong kebijakan untuk mengurangi pengawasan federal terhadap pasar aset digital.

“Di Pennsylvania, tidak ada pejabat publik yang seharusnya memperkaya diri sendiri lewat skema kripto,” kata Waxman. “Itulah alasan saya mengajukan rancangan undang-undang ini — untuk melarang pejabat publik meluncurkan, mempromosikan, atau memperdagangkan koin kripto di mana mereka memiliki kepentingan finansial pribadi.”

Tuduhan bahwa Trump dan keluarganya menggunakan kampanye kepresidenan serta jabatannya untuk mengambil keuntungan dari aset digital telah memicu reaksi keras di tingkat negara bagian maupun federal. Beberapa anggota Demokrat di Kongres AS bahkan sudah mengusulkan undang-undang serupa di level nasional, untuk melarang pejabat publik termasuk presiden menerbitkan, mendukung, atau mempromosikan aset kripto selama menjabat.

Isi RUU HB1812

Jika disahkan, HB1812 akan mengubah Title 65 of the Pennsylvania Consolidated Statutes, yang melarang pejabat publik beserta keluarga dekatnya melakukan transaksi finansial terlarang lebih dari $1.000 terkait aset kripto selama masa jabatan dan hingga satu tahun setelahnya.

RUU tersebut juga mengharuskan pejabat publik melepaskan seluruh kepemilikan kripto dalam waktu 90 hari sejak aturan diberlakukan.

Pelanggaran terhadap aturan ini bisa dikenakan denda hingga $50.000, dan beberapa pelanggaran berat berpotensi mengarah pada hukuman penjara hingga lima tahun.

Pennsylvania Tolak Rencana Cadangan Bitcoin

Usulan larangan kripto ini hadir setelah sebelumnya anggota DPR negara bagian Mike Cabell mengajukan rancangan undang-undang yang memberi kewenangan bagi bendahara untuk menginvestasikan hingga 10% dana negara dalam Bitcoin (BTC). Namun, rencana cadangan BTC yang diajukan pada November lalu itu tidak pernah lolos dari komite keuangan DPR negara bagian.