Badan Perlindungan Keuangan Konsumen AS (CFPB), yang dibentuk setelah krisis finansial 2008 untuk melindungi konsumen, mengusulkan aturan baru yang memungkinkan mereka untuk mengatur dompet aset digital sebagai lembaga keuangan yang menawarkan layanan transfer dana elektronik.

Usulan ini akan memberikan kewenangan kepada CFPB untuk memegang penyedia dompet digital, seperti MetaMask dan Phantom, bertanggung jawab atas transaksi yang dianggap fraud atau "tidak sah" yang berdampak pada pengguna.

Direktur CFPB, Rohit Chopra, mengatakan bahwa tujuan aturan ini adalah untuk memastikan bahwa konsumen dapat melakukan transaksi digital dengan rasa aman, tanpa khawatir adanya kesalahan atau pengawasan yang merugikan.

"Ketika orang membayar kebutuhan keluarga mereka menggunakan bentuk pembayaran digital baru, mereka harus yakin bahwa transaksi mereka tidak terkontaminasi oleh pengawasan yang merugikan atau kesalahan," ujarnya.

Usulan aturan ini langsung mendapat respons negatif dari banyak pemimpin kebijakan kripto. Bill Hughes, penasihat senior di Consensys (pencipta MetaMask), mengkritik aturan tersebut dengan sindiran.

"Jika kamu diretas karena… percaya model Malaysia membutuhkan 5.000 dolar untuk terbang menemuimu? Jangan khawatir, dompetmu mungkin harus menanggungnya," canda Hughes dalam sebuah postingan di X (sebelumnya Twitter) pada hari Jumat (10/01/2025).

Joey Krug, mitra di Founders Fund, perusahaan ventura yang dipimpin oleh Peter Thiel, juga menanggapi dengan keras. "Ini seperti memegang produsen palu (yang sering kali memberikan palu secara gratis) bertanggung jawab atas penyalahgunaan palu," katanya dalam sebuah postingan.

Banyak kalangan di industri kripto melihat langkah ini sebagai hal yang tidak mengherankan, mengingat hubungan dekat CFPB dengan Elizabeth Warren, yang dikenal sebagai sosok yang sangat tidak disukai oleh banyak pemimpin industri kripto.

Warren, yang saat ini menjabat sebagai Senator AS, adalah pengusul pembentukan CFPB pada tahun 2007 ketika ia masih menjadi profesor di Harvard. Rohit Chopra, yang saat ini menjabat sebagai direktur CFPB, adalah sekutu lama Warren dan diangkat ke posisinya oleh Presiden Joe Biden pada tahun 2020.

Namun, meskipun usulan aturan ini menuai kritik tajam, banyak pemimpin kripto tidak terlalu khawatir tentang potensi dampak buruknya. Hal ini terkait dengan keputusan Mahkamah Agung AS pada tahun 2020 yang memutuskan bahwa presiden dapat memberhentikan direktur CFPB tanpa alasan.

Dengan pemerintahan Trump yang sangat mendukung industri kripto dan pandangan negatif yang sudah lama ada terhadap keberadaan CFPB, besar kemungkinan bahwa upaya Chopra untuk membatasi pengembang dompet kripto akan terhalang setelah pemerintahan Biden berakhir.