Dalam beberapa minggu terakhir, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) tampaknya sedang gencar mencabut berbagai gugatan terhadap perusahaan kripto. Dari Coinbase, Consensys, Gemini, hingga OpenSea—dan yang terbaru, Kraken—hampir semua kasus besar yang diajukan di era mantan Ketua SEC Gary Gensler telah dibatalkan.

Hal ini menandakan bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump memiliki pendekatan yang berbeda terhadap industri kripto dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Bahkan, Komisaris SEC Hester Peirce, yang kini mengepalai Satuan Tugas Kripto SEC, secara terbuka menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak akan lagi menerapkan strategi "regulasi melalui penegakan hukum" (regulation-by-enforcement).

“Keputusan Komisi sebelumnya untuk mengalihkan fungsi ini ke Divisi Penegakan dengan melakukan inisiatif regulasi besar-besaran melalui penegakan hukum telah merugikan masyarakat Amerika, berdampak negatif terhadap industri, dan menghambat kemampuan staf profesional SEC yang berdedikasi untuk menggunakan keahlian mereka sebagaimana mestinya.”

Namun, di tengah gelombang pencabutan kasus ini, ada satu gugatan yang tetap berlangsung—dan ini menjadi anomali yang mencolok: kasus Ripple.

Asal-usul Kasus Ripple

Kasus Ripple adalah salah satu yang tertua dan paling berpengaruh di dunia kripto. Pada tahun 2010-an, ketika regulasi kripto masih dalam tahap awal, SEC mulai mencoba menegakkan aturan dengan menerapkan uji Howey dalam dokumen bersejarah yang dikenal sebagai "The DAO Report".

Kemudian, pada Desember 2020, SEC mengajukan gugatan terhadap Ripple, menuduh bahwa penjualan token XRP merupakan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar selama bertahun-tahun. Kasus ini menjadi acuan bagi berbagai tindakan penegakan hukum SEC terhadap industri kripto di tahun-tahun berikutnya.

Yang menarik, gugatan terhadap Ripple bukanlah inisiatif era Gensler. Kasus ini diajukan pada bulan-bulan terakhir pemerintahan Trump pertama, ketika Jay Clayton masih menjabat sebagai Ketua SEC. Hal ini menjadikannya aneh karena pada saat itu, Gensler justru masih dipandang sebagai regulator yang pro-kripto.

Sejak saat itu, XRP berada dalam ketidakpastian regulasi, yang menyebabkan token ini tidak tersedia di banyak bursa kripto AS, sehingga melewatkan lonjakan pasar kripto pada tahun 2021 dan 2022.

Namun, sebagai kasus hukum kripto besar pertama, keputusan dalam kasus Ripple memiliki dampak besar pada industri. Salah satu keputusan penting terjadi pada tahun 2023, ketika Hakim Analisa Torres memutuskan bahwa transaksi XRP di pasar sekunder (seperti bursa kripto) bukan merupakan sekuritas, karena pembeli tidak mengetahui bahwa mereka membeli XRP langsung dari Ripple.

Keputusan ini dianggap sebagai kemenangan besar bagi industri kripto, dan SEC pun mencoba mengajukan banding, tetapi gagal. Pada akhirnya, pada Agustus 2024, kasus ini berakhir dengan denda $125 juta terhadap Ripple.

Namun, ketika perhatian publik mulai beralih ke kasus Coinbase, Uniswap, dan lainnya, SEC secara mengejutkan mengajukan banding atas keputusan Torres pada 15 Januari 2025—salah satu tindakan terakhir di bawah pemerintahan Biden. Ripple sendiri mengajukan cross-appeal pada 15 Oktober 2024, tetapi belum mengajukan banding formal.

Ripple dan Hubungannya dengan Gedung Putih

Sejak 31 Januari 2025, kasus Ripple tidak mengalami perkembangan baru. Sementara itu, SEC telah mencabut hampir semua gugatan terhadap perusahaan kripto lainnya, tetapi Ripple tetap berada dalam ketidakpastian.

Hal ini cukup aneh karena:

Argumen banding dalam kasus Ripple mirip dengan yang ada dalam kasus Coinbase, yang sebelumnya disetujui oleh Hakim Katherine Polk Failla dari Distrik Selatan New York. Namun, SEC mencabut kasus Coinbase pada 27 Februari 2025, tetapi tidak melakukan hal yang sama terhadap Ripple.

Ripple tampaknya memiliki hubungan baik dengan pemerintahan Trump. CEO Ripple, Brad Garlinghouse, bertemu dengan Trump di Mar-a-Lago sebelum pelantikan presiden. Selain itu, Ripple dilaporkan memberikan donasi sebesar $5 juta dalam bentuk XRP untuk dana pelantikan Trump.

Mengapa Kasus Ripple Belum Dicabut?

Meskipun Ripple tampaknya mendapatkan dukungan dari Gedung Putih, tetap ada kemungkinan bahwa kasus ini dipertahankan karena faktor politik atau kepentingan hukum tertentu.

Beberapa kemungkinan alasan mengapa kasus Ripple masih berlangsung:

• SEC ingin menetapkan preseden hukum yang lebih kuat terhadap bagaimana aturan sekuritas diterapkan pada kripto, sehingga tetap melanjutkan kasus Ripple meskipun mencabut kasus lainnya.
• Ripple berpotensi meminta kompensasi atas dampak regulasi sebelumnya, yang bisa menjadi alasan bagi SEC untuk tetap mempertahankan kasus ini agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi regulator.
• Ada pertimbangan politik atau strategis di balik keputusan ini, terutama mengingat hubungan dekat Ripple dengan Trump.