Pendiri Telegram, Pavel Durov, diizinkan meninggalkan Prancis sementara waktu, tetapi tuduhan awal terhadapnya menimbulkan pertanyaan besar bagi komunitas kripto.

Latar Belakang Kasus

Pada 13 Maret, pengadilan Prancis memberikan izin kepada CEO aplikasi perpesanan terenkripsi Telegram untuk pergi ke Dubai, tempat ia sebelumnya tinggal. Durov telah berada di Prancis sejak Agustus 2024, ketika ia ditangkap di bandara Le Bourget, Paris.

Durov menjadi bagian dari investigasi yang mencakup tuduhan kelalaian dan keterlibatan dalam kejahatan seperti perdagangan narkotika, pencucian uang, eksploitasi seksual anak, dan terorisme. Jika terbukti bersalah, ia dapat menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara.

Lebih luas lagi, kasus Durov memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab pengembang terhadap platform dan alat kriptografi yang mereka ciptakan — sebuah isu penting dalam industri kripto.

Apakah Durov Bertanggung Jawab atas Apa yang Terjadi di Telegram?

Tuduhan terhadap Durov menyatakan bahwa ia, setidaknya sebagian, bertanggung jawab atas aktivitas ilegal yang difasilitasi oleh enkripsi Telegram dan dukungan platform terhadap mata uang kripto.

Kasus ini mengingatkan pada situasi Alexey Pertsev, pengembang layanan mixer kripto Tornado Cash. Seperti Durov, jaksa menuduh Pertsev bertanggung jawab atas aktivitas ilegal di platformnya, khususnya terkait pencucian uang.

Pertsev ditangkap di Belanda pada 2022 dan saat ini dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan.

Dalam kedua kasus ini, komunitas kripto menyoroti dampak potensial terhadap kebebasan berbicara dan privasi, serta memberikan dukungan kepada para eksekutif yang terlibat.

Jose Fabrega, kepala pemasaran di blockchain berbasis Ethereum, Metis, menyebut penangkapan Durov sebagai "kasus Tornado Cash yang terulang kembali."

Menurut Natalia Latka, Direktur Kebijakan Publik dan Urusan Regulasi di firma analisis blockchain Merkle Science, pengembang perangkat lunak sebelumnya dianggap sebagai pencipta netral dari alat dan platform. Namun, paradigma ini mulai berubah dengan berkembangnya alat desentralisasi yang menantang kerangka regulasi tradisional.

Platform desentralisasi kini berada dalam posisi sulit, menurut Onesafe dalam sebuah blog post tanggal 17 Maret. Mereka menekankan bahwa memahami kerangka hukum yang berlaku dan terlibat dengan regulator adalah hal yang penting. Onesafe juga menyebut kasus Durov sebagai “momen krusial” bagi industri kripto, menyerukan regulasi yang lebih seimbang serta dukungan dari komunitas kripto.

Durov sendiri menulis pada 17 Maret bahwa Telegram telah “memenuhi bahkan melampaui kewajiban hukumnya.”

Implikasi bagi Kebebasan Berbicara

Banyak pihak khawatir bahwa penangkapan Durov berdampak pada kebebasan berbicara dan mungkin bermotif politik.

Chris Pavlovski, CEO platform berbagi video “alt-tech” Rumble, menganggap kasus ini sebagai alasan terakhir bagi perusahaannya untuk meninggalkan Prancis, setelah sebelumnya berselisih dengan pejabat negara terkait sensor.

Sementara itu, Gregory Alburov, penyelidik di Yayasan Anti-Korupsi dari mendiang politisi oposisi Rusia Alexey Navalny, menyebut kasus ini sebagai “ketidakadilan besar” dan ancaman bagi kebebasan berbicara.

Durov sebelumnya memiliki riwayat konfrontasi dengan regulator, seperti pada 2018 ketika ia menolak perintah regulator telekomunikasi Rusia, Roskomnadzor. Hal ini membuat banyak pihak meyakini bahwa tuduhan terhadapnya bermotif politik.

Meskipun Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyatakan bahwa kasus ini bukanlah serangan terhadap Durov, Dmitry Zair-Bek, pengacara hak asasi manusia dan kepala organisasi Department One, berpendapat sebaliknya.

“Durov pada dasarnya menjadi target karena upayanya melindungi privasi pengguna dan penolakannya bekerja sama dengan badan intelijen,” katanya.

Terlepas dari motivasi di balik kasus ini, hasilnya akan berdampak besar pada masa depan platform digital. Jika Durov dinyatakan bersalah, platform lain mungkin akan menerapkan moderasi yang lebih ketat, yang dapat berujung pada sensor. Sebaliknya, jika ia menang, hal ini bisa mendorong lebih banyak platform untuk mengabaikan regulasi.

Saat ini, izin tinggal Durov di Dubai berlaku hingga 7 April. Kantor kejaksaan Prancis belum memberikan pernyataan resmi mengenai status kasus ini.