Industri keuangan terdesentralisasi (DeFi) bernapas lega setelah Kongres melonggarkan kewajiban pelaporan, namun masih ada pertanyaan tentang bagaimana para pembuat undang-undang akan mengatur DeFi.

Pada 12 Maret, Dewan Perwakilan Rakyat AS memilih untuk membatalkan aturan yang mengharuskan protokol DeFi melaporkan hasil bruto dari penjualan kripto, serta informasi tentang wajib pajak yang terlibat, kepada Internal Revenue Service (IRS).

Aturan yang dikeluarkan IRS pada Desember 2024 ini seharusnya mulai berlaku pada 2027, tetapi kelompok lobi industri menganggapnya sebagai beban berlebihan dan di luar kewenangan IRS.

Gedung Putih telah menyatakan dukungannya terhadap RUU ini, dan Presiden Donald Trump siap untuk menandatanganinya. Namun, pengamat DeFi mencatat bahwa industri ini masih berjuang menemukan keseimbangan antara privasi dan regulasi.

Kekhawatiran Privasi Terkait Aturan IRS untuk DeFi

Industri kripto dengan cepat menyambut baik keputusan DPR. Marta Belcher, presiden Filecoin Foundation, mengatakan bahwa pembatalan aturan ini sangat penting untuk melindungi privasi pengguna.

Ia mengatakan kepada Cointelegraph bahwa “sangat penting untuk melindungi kemampuan orang untuk bertransaksi langsung satu sama lain melalui kode sumber terbuka (seperti smart contract dan bursa terdesentralisasi) sambil tetap anonim, seperti halnya orang dapat bertransaksi langsung satu sama lain menggunakan uang tunai.”

Kekhawatiran privasi menjadi alasan utama keberatan industri kripto terhadap aturan tersebut. Pengamat industri mengklaim bahwa aturan ini tidak sesuai dengan tujuannya dan melanggar privasi pengguna.

Bill Hughes, penasihat senior dan direktur regulasi global di Consensys Software, menulis pada Desember 2024 bahwa “antarmuka perdagangan harus melacak dan melaporkan aktivitas pengguna — baik warga AS maupun non-AS dan ini berlaku untuk penjualan setiap aset digital — termasuk NFT dan bahkan stablecoin.”

Blockchain Association, kelompok lobi utama industri kripto, menyatakan bahwa aturan ini merupakan “pelanggaran terhadap hak privasi individu yang menggunakan teknologi terdesentralisasi” dan akan mendorong DeFi ke luar negeri.

Meskipun aturan ini telah dibatalkan untuk sementara, belum ada pedoman privasi yang tetap — sesuatu yang menurut CEO Etherealize, Vivek Raman, sangat dibutuhkan industri untuk maju.

“Ada kebutuhan akan kerangka kerja yang jelas untuk privasi berbasis blockchain sambil tetap mempertahankan persyaratan [Know Your Customer/Anti-Money Laundering],” katanya kepada Cointelegraph.

Raman menambahkan bahwa beberapa transaksi dan data pelanggan harus tetap bersifat pribadi, “dan kita membutuhkan panduan tentang seperti apa privasi tersebut.”

Bagaimana Cara Mengatur DeFi?

Industri kripto telah lama berusaha menyeimbangkan tuntutan privasi pengguna dengan kekhawatiran regulator terkait pencucian uang (AML) dan Know Your Customer (KYC).

Salah satu tantangannya terletak pada teknologi itu sendiri — jika sebuah jaringan dibuat oleh banyak pihak dan tidak dikendalikan oleh satu entitas pun, siapa yang bisa dihubungi oleh pemerintah?

Menurut Raman, “Sulit bagi protokol terdesentralisasi yang tidak dikendalikan oleh siapa pun untuk menerbitkan formulir pajak 1099 atau memenuhi tanggung jawab broker-dealer! Perusahaan tentu bisa menjadi [broker-dealer], tetapi perangkat lunak belum dirancang untuk aturan [broker-dealer].”

Para pengembang DeFi telah bersikap proaktif dalam bekerja sama dengan regulator. Chainalysis mencontohkan bagaimana beberapa protokol membekukan dana setelah peretasan KuCoin senilai $285 juta.

Namun, insiden-insiden spesifik ini belum menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif yang bisa menjadi acuan bagi industri maupun lembaga perlindungan investor.

Dalam hal ini, perusahaan analitik kripto Chainalysis menyatakan pada 2020 bahwa regulator mungkin perlu merancang regulasi yang mempertimbangkan keterbatasan pelaporan di ruang DeFi.

Raman menyarankan bahwa salah satu solusi potensial adalah penggunaan zero-knowledge proofs, yang memungkinkan pengguna untuk mengonfirmasi data tertentu tanpa mengungkapkannya.

Ia optimis bahwa regulator akan menemukan cara untuk mengatur sektor ini sambil tetap menjaga privasi pengguna: “Saya pikir kita akan melihat lingkungan yang saling menguntungkan di mana DeFi dan kepatuhan dapat berdampingan.”

Kerangka Regulasi Kripto yang Telah Lama Dinanti

Trump telah mengambil beberapa langkah pro-kripto melalui perintah eksekutif dan menunjuk individu pro-kripto untuk memimpin bagian dari pemerintahannya — termasuk yang terbaru, yakni pembentukan cadangan strategis Bitcoin.

Di bawah kepemimpinan pro-kripto dari regulator keuangan utama seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), beberapa kasus penegakan hukum besar terhadap perusahaan kripto telah dibatalkan.

Namun, yang paling ditunggu oleh industri kripto adalah kerangka regulasi dan RUU stablecoin yang masih bergulir di Kongres. Regulasi ini akan memberikan pedoman yang menurut industri sangat dibutuhkan untuk berkembang.

Pada 13 Maret, Komite Perbankan Senat menyetujui RUU stablecoin GENIUS Act, yang semakin mendekatkan rancangan tersebut ke tahap pemungutan suara di Senat.

Sementara itu, RUU kerangka regulasi kripto, FIT 21, pertama kali diperkenalkan dalam sesi legislatif 2024 tetapi gagal di Senat. Namun, pada Februari, Ketua Komite Jasa Keuangan DPR, French Hill, menyatakan bahwa ia memperkirakan RUU ini dapat lolos dalam sesi ini dengan “perubahan yang moderat.”

Namun, meskipun FIT 21 segera disahkan, regulasi untuk DeFi mungkin masih jauh. RUU ini mengecualikan DeFi dari pengawasan SEC dan CFTC, tetapi juga membentuk kelompok kerja untuk meneliti 12 area utama terkait DeFi.

Studi ini bertujuan untuk memahami risiko dan manfaat DeFi serta pada akhirnya memberikan rekomendasi regulasi.