Michael Saylor dari Strategy bergabung dengan suara-suara yang mendesak Amerika Serikat untuk segera menetapkan taksonomi kripto resmi—sebuah kerangka hukum yang menjelaskan kapan sebuah sekuritas dapat ditokenisasi dan apa yang membedakan sekuritas digital dari komoditas digital.

“Saya rasa, akan sangat bermanfaat bagi pasar jika pemerintah bisa menetapkan taksonomi aset digital,” ujar Saylor dalam panggilan laporan keuangan kuartal kedua Strategy pada hari Kamis.

“Dalam kondisi apa sebuah sekuritas bisa ditokenisasi? Apa itu sekuritas digital? Dan jika mereka bisa menjelaskan komoditas digital, apa bedanya aset tanpa penerbit dengan token digital?” lanjutnya.

Industri kripto telah lama mendorong pemerintahan Trump untuk memperjelas definisi hukum atas aset digital, menyusul serangkaian sengketa hukum dengan Securities and Exchange Commission (SEC) mengenai apakah suatu aset kripto tergolong sekuritas atau bukan.

Menurut Saylor, tanpa taksonomi yang jelas, akan terus terjadi kebingungan terkait siapa yang bisa menerbitkan apa, dan dalam kondisi seperti apa. Saat ini, SEC telah membentuk Crypto Task Force guna menjawab sebagian dari ketidakjelasan ini.

Gedung Putih dan SEC Mulai Bertindak

Komentar Saylor muncul di tengah langkah serius dari pemerintah. Working Group Gedung Putih untuk Pasar Aset Digital baru saja meminta para regulator federal pada Rabu lalu agar mempercepat kejelasan hukum terkait kripto, mencakup penyimpanan aset, perdagangan, pendaftaran, dan pencatatan transaksi.

Dalam pidato terpisah hari Kamis, Ketua SEC Paul Atkins menyatakan bahwa sebagian besar inovasi tokenisasi justru terjadi di luar negeri akibat tantangan regulasi di AS.

Namun, Atkins juga mengungkapkan bahwa banyak perusahaan kini “mengantre” di depan pintu SEC untuk mendapatkan izin tokenisasi. Ia pun telah memerintahkan staf SEC untuk “memberikan kelonggaran bila memungkinkan” agar AS tetap kompetitif dalam evolusi industri aset digital.

RUU Kripto Baru Akan Dibahas September

Sementara itu, Kongres AS dijadwalkan untuk membahas Digital Asset Market Clarity Act of 2025 pada bulan September mendatang. Undang-undang ini diyakini Saylor dapat “menciptakan kerangka kerja yang kaya” bagi industri kripto dan bisnis biasa yang ingin menerbitkan, memperdagangkan, atau men-tokenisasi aset mereka secara on-chain.

“Dalam dunia yang ideal, 40 juta bisnis bisa menerbitkan token hanya dalam waktu empat jam dan biaya $40,” kata Saylor.

Robinhood Bertaruh Besar pada Tokenisasi

Di sisi lain, Robinhood juga bertaruh besar pada masa depan tokenisasi, terutama dalam membuka akses ke pasar privat bagi investor ritel AS. CEO Robinhood, Vladimir Tenev, menyebut bahwa pasar privat dan aset dunia nyata (real-world assets) adalah peluang yang belum tersentuh hingga saat ini.

“Kami tengah bekerja sama dengan regulator agar hal ini bisa terealisasi,” ujarnya dalam laporan keuangan kuartal kedua perusahaan pada Rabu lalu.

Robinhood bahkan telah menerbitkan token ekuitas privat di Eropa, yang merepresentasikan saham perusahaan seperti OpenAI dan SpaceX.

Namun, token-token tersebut belakangan mendapat sorotan. Penawaran tokenisasi Robinhood kini menjadi subjek penyelidikan hukum di Lithuania, sementara pihak OpenAI menegaskan bahwa token OpenAI milik Robinhood tidak memiliki hubungan dengan ekuitas resmi perusahaan.