Seorang anggota parlemen New York mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) yang memungkinkan lembaga negara menerima pembayaran dalam bentuk mata uang kripto. Hal ini menandakan meningkatnya dukungan politik terhadap integrasi aset digital dalam layanan publik.

RUU Majelis A7788, yang diperkenalkan oleh Assemblyman Clyde Vanel, bertujuan untuk mengubah undang-undang keuangan negara bagian agar lembaga-lembaga negara New York dapat menerima mata uang kripto sebagai bentuk pembayaran.

RUU tersebut memungkinkan lembaga negara menerima pembayaran menggunakan Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), dan Bitcoin Cash (BCH), sebagaimana tercantum dalam teks RUU.

Menurut ketentuan dalam RUU tersebut, kantor-kantor negara dapat menerima pembayaran kripto untuk berbagai keperluan, termasuk:

“Denda, sanksi perdata, sewa, tarif, pajak, biaya, pungutan, kewajiban keuangan atau jumlah lainnya,”
serta sanksi tambahan, penilaian khusus, dan bunga.

Fokus Baru pada Regulasi Kripto di New York

RUU A7788 menjadi legislasi kedua yang berfokus pada kripto di negara bagian New York dalam waktu sedikit lebih dari satu bulan.

Pada bulan Maret lalu, New York mengusulkan RUU A06515 yang bertujuan menetapkan sanksi pidana untuk mencegah penipuan kripto dan melindungi investor dari skema “rug pull”.

Sejak Presiden Donald Trump menjabat pada 20 Januari, regulasi terkait kripto semakin menjadi perhatian. Dalam kampanyenya, Trump telah menegaskan niat pemerintahannya untuk menjadikan kebijakan kripto sebagai prioritas nasional, serta menjadikan AS sebagai pusat inovasi blockchain global.

New York Bisa Terapkan "Biaya Layanan" untuk Pembayaran Kripto

Jika disahkan, RUU ini akan menjadi langkah signifikan dalam perubahan cara negara bagian New York menangani aset digital. RUU ini akan membuka jalan bagi integrasi sistem pembayaran kripto dalam infrastruktur penerimaan dana publik.

Proposal ini juga mencakup ketentuan tentang biaya layanan bagi pihak yang memilih membayar dengan kripto. Dalam teksnya disebutkan bahwa negara bagian dapat membebankan “biaya layanan yang tidak melebihi biaya yang dikeluarkan negara terkait transaksi pembayaran kripto,” termasuk biaya transaksi atau biaya yang dibayarkan kepada penerbit kripto.

RUU A7788 saat ini telah dirujuk ke Komite Majelis untuk ditinjau, dan kemungkinan akan dilanjutkan ke Senat negara bagian sebagai langkah berikutnya.

Langkah New York ini datang tak lama setelah negara bagian Illinois mengesahkan undang-undang kripto untuk melawan penipuan dan skema "rug pull", menyusul maraknya kasus manipulasi oleh orang dalam terkait memecoin, menurut laporan Cointelegraph pada 11 April.