Pemerintah Nigeria telah menyetujui Kebijakan Blockchain Nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital negara itu.

Kebijakan tersebut akan berada di bawah pengawasan Kementerian Federal Komunikasi dan Ekonomi Digital Nigeria (FMCDE), Selain itu, komite pengarah multisektoral juga telah dibentuk untuk mengawasi implementasinya.

Dalam pengumumannya di Twitter pada hari Rabu (03/05), FMCD memuji Teknologi Blockchain karena memiliki potensi untuk merevolusi banyak industri, mulai dari keuangan dan perawatan kesehatan hingga transportasi.

"Teknologi Blockchain membuat transaksi lebih transparan, dapat dipercaya, dan efisien serta dapat menghasilkan penghematan biaya yang besar dan pengalaman pengguna yang lebih baik," katanya.

Pernyataan itu juga menyatakan bahwa teknologi Blockchain dapat mendorong inovasi, meningkatkan layanan publik, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, FMCDE mengutip sebuah laporan dari PricewaterhouseCoopers (PwC) yang memperkirakan bahwa adopsi teknologi blockchain secara luas di berbagai industri berpotensi meningkatkan ekonomi global hingga $1,76 triliun pada tahun 2030.

Tapi terlepas dari kebijakan baru ini, transaksi menggunakan cryptocurrency masih ilegal di negara itu. Pada awal tahun 2021, Bank Sentral Nigeria (CBN) melarang semua bank dan lembaga keuangan untuk menyediakan layanan pertukaran crypto di negara tersebut. CBN juga memperingatkan adanya sanksi keras jika mereka tidak mematuhi arahan tersebut.

Namun demikian pemerintah negara itu telah meluncurkan CBDC yang disebut e-Naira. Sejak diluncurkan pada Oktober 2021, sekitar 13 juta pengguna telah membuat dompet elektronik.

Dan awal pekan ini, Bloomberg melaporkan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa nigeria sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan penawaran tokenisasi aset yang didukung oleh ekuitas, obligasi, atau properti, tapi bukan crypto. Ini berarti bahwa mereka akan mengizinkan penawaran token di bursa digital berlisensi.