Seorang hakim distrik Amerika Serikat telah menyetujui penundaan sengketa hukum antara Binance dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) selama 60 hari. Penundaan ini bertujuan memberi waktu bagi kedua pihak untuk menilai perkembangan regulasi terbaru di sektor kripto.

Hakim Amy Berman Jackson dari Pengadilan Distrik Columbia memutuskan pada Kamis bahwa jeda sementara ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Penundaan akan berlangsung hingga 14 April 2025, di mana Binance dan SEC diwajibkan untuk menyerahkan laporan status bersama.

Permohonan penundaan diajukan bersama pada Senin, dengan alasan utama pembentukan satuan tugas kripto baru di SEC. Binance dan SEC meyakini bahwa perubahan ini dapat mempengaruhi serta memfasilitasi penyelesaian kasus.

Satuan tugas baru ini dipimpin oleh Komisioner SEC Hester Peirce, yang dikenal memiliki pandangan lebih terbuka terhadap industri kripto. Tim ini bertugas menyusun pedoman regulasi yang lebih jelas, sesuatu yang selama ini menjadi keluhan utama pelaku industri akibat pendekatan agresif SEC di bawah kepemimpinan Gary Gensler.

Penundaan 60 hari ini memberikan kelonggaran bagi Binance dan SEC dari proses hukum yang sedang berjalan, termasuk permohonan Binance untuk membatalkan gugatan yang telah direvisi oleh SEC.

Dampak bagi Binance dan Regulasi Kripto

Sejak 2023, Binance berada di bawah pengawasan ketat SEC atas dugaan pelanggaran hukum sekuritas AS. Selain SEC, Binance juga telah menghadapi berbagai investigasi dari lembaga regulator lainnya.

Pada tahun lalu, Binance menyetujui penyelesaian senilai $4,3 miliar dengan Departemen Kehakiman AS serta $2,7 miliar dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) terkait pelanggaran pencucian uang dan kepatuhan terhadap sanksi.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, pendiri Binance, Changpeng Zhao (CZ), mengundurkan diri sebagai CEO dan dijatuhi hukuman empat bulan penjara.

Efek Penundaan terhadap Industri Kripto

Kasus Binance bukan satu-satunya sengketa hukum yang melibatkan SEC. Coinbase, yang dituntut oleh SEC pada Juni 2023 atas dugaan pelanggaran sekuritas, berhasil mendapatkan penundaan serupa hingga ada putusan dari pengadilan banding.

Sementara itu, perusahaan kripto lain seperti Ripple dapat mengambil strategi serupa dengan menunggu perkembangan regulasi sebelum melanjutkan pertempuran hukum mereka.