Pemerintah Pakistan tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk memanfaatkan surplus listrik negara guna menambang (mining) Bitcoin (BTC). Gagasan ini menandai perubahan besar dari kebijakan sebelumnya yang melarang aktivitas kripto.

Bilal bin Saqib, Kepala Dewan Kripto Pakistan sekaligus penasihat Menteri Keuangan, mengonfirmasi bahwa diskusi dengan para miner Bitcoin telah dimulai pada hari Rabu (09/4). Ia menyebutkan bahwa inisiatif ini bertujuan mengubah kelebihan daya yang selama ini terbuang menjadi aset digital jangka panjang.

Pakistan dilaporkan memiliki kapasitas listrik surplus sekitar 10 hingga 15 ribu megawatt (MW), tergantung pada permintaan musiman dan kondisi sistem. Sebagian besar energi ini bersumber dari bahan bakar fosil, namun hampir 40% berasal dari energi terbarukan seperti angin, air, dan matahari.

Menurut Saqib, penggunaan listrik berlebih untuk penambangan Bitcoin dapat mengurangi pemborosan energi sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi negara. Langkah ini juga memungkinkan Pakistan mengikuti jejak negara seperti Bhutan yang telah lebih dulu menggunakan kelebihan tenaga air untuk aktivitas kripto.

Selain sebagai upaya efisiensi energi, strategi ini juga mencerminkan perubahan besar dalam pendekatan pemerintah terhadap industri kripto.

Sejak awal tahun, Pakistan membentuk Dewan Kripto yang bertugas menyusun kerangka regulasi untuk industri aset digital dan meneliti penerapan teknologi blockchain dalam sistem keuangan nasional.

Pemerintah saat ini diketahui bersikap lebih terbuka terhadap inovasi digital dan berfokus pada pemberdayaan generasi muda. Legalisasi perdagangan kripto pun tengah dipersiapkan untuk menarik investasi asing serta memperkuat posisi Pakistan di kancah ekonomi digital global.

Sejumlah penasihat dari negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Nigeria, Turki, dan Amerika Serikat turut terlibat dalam pembentukan regulasi kripto di Pakistan.