Pendiri Telegram, Pavel Durov, mengatakan bahwa dirinya menolak tekanan dari salah satu negara anggota Uni Eropa (UE) yang meminta Telegram menyensor konten politik menjelang pemilu presiden Rumania yang digelar pada 18 Mei.

Menurut Durov, sebuah pemerintah Eropa Barat — yang ia sindir dengan emoji baguette — menghubungi Telegram dan meminta untuk menyensor suara-suara konservatif. Permintaan tersebut langsung ditolak oleh Durov. Dalam unggahan Telegram pada 18 Mei, ia menyatakan:

"Anda tidak bisa 'membela demokrasi' dengan menghancurkan demokrasi. Anda tidak bisa 'melawan campur tangan pemilu' dengan ikut campur dalam pemilu. Anda hanya punya kebebasan berbicara dan pemilu yang adil — atau tidak sama sekali. Dan rakyat Rumania pantas mendapatkan keduanya."

Durov dikenal luas sebagai pembela kebebasan berbicara, yang sangat dihormati dalam komunitas kripto karena pendiriannya terhadap ekspresi bebas, privasi, otonomi, dan kebebasan individu.

Penangkapan di Prancis dan Reaksi Global

Nama Durov kembali menjadi sorotan setelah ditangkap di Prancis pada Agustus 2024, yang memicu gelombang kecaman dari komunitas kripto dan para aktivis kebebasan berbicara di seluruh dunia. Banyak yang menilai penangkapan ini bermotif politik dan merupakan bentuk tekanan terhadap Telegram.

Presiden Prancis Emmanuel Macron membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pemerintahnya berkomitmen pada kebebasan berekspresi dalam sebuah unggahan di platform X pada 26 Agustus.

Namun, CEO Helius Labs, Mert Mumtaz, menanggapi pernyataan Macron dengan keras:

"Anda tidak bisa mengkriminalisasi pendiri hingga 20 tahun penjara karena tidak memoderasi ucapan, lalu mengklaim bahwa Anda mendukung kebebasan berekspresi."

Tak lama setelah penangkapan Durov, CEO platform video bebas sensor Rumble, Chris Pavlovski, menyatakan bahwa ia telah meninggalkan wilayah Uni Eropa karena Prancis juga mengancam Rumble.

Pavlovski juga mengkritik keras tindakan Prancis terhadap Telegram, menyebutnya sebagai upaya tekanan politik agar Durov melakukan sensor di platformnya.

Durov: Telegram Patuhi Hukum, Tapi Penangkapan Tidak Prosedural

Durov menjelaskan bahwa Telegram selalu mematuhi permintaan resmi dari aparat penegak hukum dan telah memiliki perwakilan hukum resmi di Prancis untuk menangani permintaan informasi tersebut.

Namun, ia mengecam keras keputusan pemerintah Prancis yang melewati prosedur hukum dengan langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan, alih-alih berkomunikasi melalui perwakilan hukum yang sah.