Pejabat pemerintahan Trump dikabarkan sedang menyusun proposal untuk merombak program bantuan luar negeri AS, termasuk rencana pemanfaatan teknologi blockchain guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan.

Menurut laporan awal dari Politico, dokumen internal yang beredar di Departemen Luar Negeri menunjukkan bahwa proposal ini mencakup perubahan besar, termasuk penggantian nama U.S. Agency for International Development (USAID) menjadi U.S. Agency for International Humanitarian Assistance serta menempatkannya langsung di bawah wewenang Menteri Luar Negeri.

Dalam bagian mengenai "pengadaan berbasis kinerja yang dimodernisasi," dokumen tersebut menyebut inisiatif untuk mengamankan dan melacak distribusi bantuan menggunakan teknologi blockchain guna "meningkatkan keamanan, transparansi, dan ketertelusuran secara radikal."

Proposal ini juga menekankan pentingnya inovasi, efisiensi, dan dampak nyata, bukan sekadar penyelesaian aktivitas tanpa hasil yang terukur. Implementasi blockchain menjadi bagian dari reformasi yang bertujuan menerapkan kontrol ketat dalam distribusi bantuan, dengan mengandalkan metrik pihak ketiga alih-alih laporan internal.

Perubahan besar dalam struktur USAID kemungkinan memerlukan persetujuan Kongres, meskipun beberapa reformasi dalam dokumen disebut dapat dilakukan melalui perintah eksekutif.

Secara lebih luas, reformasi ini akan mempersempit fokus USAID, yang sebelumnya menangani kesehatan global, ketahanan pangan, dan tanggap bencana, agar menjadi lebih efisien dalam cakupan kebijakan luar negeri AS.

Dokumen tersebut juga mengusulkan kerangka kerja baru yang didasarkan pada tiga pilar organisasi, yaitu: "Lebih Aman, Lebih Makmur, dan Lebih Kuat," yang masing-masing akan dipimpin oleh badan di bawah Menteri Luar Negeri.

Proposal ini muncul di tengah ketidakpastian masa depan USAID. Pada Januari lalu, Departemen Luar Negeri menempatkan staf USAID dalam cuti administratif serta menghentikan pembayaran kepada organisasi mitra, yang berujung pada tantangan hukum.

Seorang hakim federal kemudian mengeluarkan putusan sela yang mencegah pembubaran USAID. Langkah ini menyusul upaya dari Department of Government Efficiency (D.O.G.E.), badan yang dibentuk oleh Elon Musk, yang sebelumnya mendorong pembubaran agensi tersebut.

Hingga kini, belum jelas siapa yang menyusun dokumen tersebut karena salinannya tampak berasal dari dokumen fisik yang dipindai.

Teknologi blockchain sendiri telah lama dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dalam bantuan kemanusiaan. Sebuah artikel pada 2018 dalam Journal for Humanitarian Action menyebut bahwa teknologi ini dapat menghilangkan korupsi dengan menyediakan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan.