Presiden El Salvador Nayib Bukele kini secara resmi dapat mencalonkan diri untuk pemilu tanpa batas waktu setelah parlemen negara itu menyetujui serangkaian amandemen konstitusi secara besar-besaran.

Lima paket reformasi yang disahkan melalui pemungutan suara 57–3 oleh partai Nuevas Ideas (Gagasan Baru) yang pro-Bukele dan sekutunya mencakup perpanjangan masa jabatan presiden dari lima tahun menjadi enam tahun, serta penghapusan sistem pemilu dua putaran.

Perubahan ini menuai kritik keras dari pihak oposisi yang menilai bahwa penghapusan batas masa jabatan akan mengonsolidasikan kekuasaan dan mengancam institusi demokrasi.

Usulan Akhiri Masa Jabatan Lebih Awal

Anggota parlemen dari Nuevas Ideas, Ana Figueroa, bahkan mengusulkan agar masa jabatan Bukele saat ini diakhiri dua tahun lebih awal untuk menyelaraskan jadwal pemilu presiden dan legislatif. Jika disetujui, masa jabatan Bukele akan berakhir pada 1 Juni 2027, bukan 1 Juni 2029.

Figueroa juga menyebutkan bahwa perubahan ini akan menghemat anggaran negara. “Satu kali pemilu putaran kedua menelan biaya sekitar $50 juta. Dana itu bisa kita alokasikan untuk membangun rumah sakit dan sekolah baru,” katanya.

Oposisi: Demokrasi El Salvador Sedang Mati

Salah satu dari tiga anggota parlemen yang menolak usulan ini adalah Marcela Villatoro dari partai Aliansi Republik Nasionalis (ARENA). Ia menyebut langkah tersebut sebagai “kematian demokrasi” di El Salvador.

“Pemilu tanpa batas akan membawa akumulasi kekuasaan, memperlemah demokrasi, menumbuhkan nepotisme, korupsi, dan menghambat partisipasi politik,” ujarnya seperti dikutip dari Associated Press.

Namun, Suecy Callejas, wakil presiden pertama Majelis Legislatif sekaligus anggota Nuevas Ideas, membela keputusan tersebut. “Kekuasaan kini dikembalikan ke tempat yang seharusnya—kepada rakyat El Salvador,” katanya.

Bukele Tetap Populer Meski Dihujani Kritik Internasional

Meskipun banyak mendapat kecaman dari komunitas internasional, popularitas Bukele di dalam negeri masih sangat tinggi. Survei terbaru dari Laboratorium Opini Publik Universitas El Salvador menunjukkan lebih dari 78% responden menyetujui kinerja Bukele di tahun pertama masa jabatan keduanya. Sementara survei dari Iudop-UCA memberinya skor 8,15 dari 10 untuk tahun keenam masa jabatannya.

Namun, di sisi lain, pemerintahannya juga dikritik karena menahan pengacara yang vokal terhadap kebijakan Bukele serta menghukum pengacara dari organisasi hak asasi manusia dengan penahanan sementara selama enam bulan.

Kebijakan Bitcoin Bukele Masih Menuai Pro dan Kontra

Perubahan konstitusi ini terjadi di tengah sorotan dunia terhadap kebijakan ekonomi El Salvador, khususnya penggunaan Bitcoin.

Laporan dari Dana Moneter Internasional (IMF) pekan lalu menyebut El Salvador belum membeli Bitcoin lagi sejak menandatangani kesepakatan pinjaman $1,4 miliar pada Desember 2024. Padahal, kantor resmi Bitcoin El Salvador mengklaim bahwa negara ini terus membeli 1 BTC setiap hari.

Laporan per 16 Juni menunjukkan bahwa El Salvador telah membeli 240 BTC setelah perjanjian IMF diteken. Saat ini, negara tersebut memiliki 6.255,18 BTC, dengan penambahan 31 BTC dalam 30 hari terakhir menurut data dari Bitcoin Office.

El Salvador juga baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman dengan bank terbesar Bolivia untuk membantu membangun infrastruktur kripto di negara tersebut dan memperkuat kebijakan digitalnya.