Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA) tampaknya siap untuk menyetujui reformasi terkait pengawasan stablecoin dan bisnis perantara kripto di negara tersebut. Berdasarkan pengumuman resmi dari FSA dan laporan dari media Jepang, CoinPost, regulator telah “menyetujui” laporan dari kelompok kerja yang bertugas memberikan rekomendasi terkait reformasi legislasi kripto.

Saat ini, perusahaan broker kripto di Jepang wajib mengajukan izin yang sama seperti penyedia layanan aset virtual (VASP) yang digunakan oleh bursa kripto domestik. Proses pengajuan izin VASP ini dikenal sangat panjang, teknis, dan menuntut biaya yang besar, sehingga hanya sedikit perusahaan Jepang yang mencoba untuk menyelesaikan proses tersebut.

Namun, kritikus berpendapat bahwa perusahaan broker seharusnya tidak perlu mendapatkan izin VASP secara penuh, karena mereka hanya berperan sebagai "perantara" dan tidak menyimpan kripto milik klien mereka. Rekomendasi kelompok kerja mencerminkan kritik ini, dengan usulan untuk menciptakan "kategori baru" untuk bisnis perantara kripto.

Usulan tersebut akan memberikan persyaratan regulasi yang lebih sederhana dan protokol anti-pencucian uang yang lebih ringan bagi broker. Selain itu, tanggung jawab perlindungan pengguna akan dipindahkan ke bursa dan penerbit token, serta perusahaan kustodian kripto.

Langkah ini diharapkan akan mempermudah masuknya berbagai pemain baru, seperti perusahaan game dan operator dompet digital, ke pasar kripto.

Kelompok kerja juga mengusulkan beberapa perubahan terkait kebijakan stablecoin. Salah satu rekomendasi utama adalah agar FSA menerima "surat utang jangka pendek dan deposito berjangka tertentu" sebagai jaminan, selain simpanan fiat konvensional. Kelompok ini juga mengusulkan pembatasan 50% atas jumlah obligasi dan deposito berjangka yang dapat digunakan penerbit stablecoin sebagai jaminan.

Menurut kelompok kerja, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada penerbit stablecoin dalam "mengelola dana mereka di berbagai produk keuangan," yang pada gilirannya bisa meningkatkan profitabilitas dan likuiditas mereka. Namun, mereka juga menambahkan bahwa regulator mungkin perlu menciptakan "mekanisme tambahan" untuk menjamin perlindungan pengguna yang memadai.

Selain itu, kelompok kerja ini juga memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan pengguna di bursa kripto. Mengambil pelajaran dari kebangkrutan FTX pada tahun 2022, regulator disarankan untuk meluncurkan mekanisme yang dapat "mencegah aset kripto pengguna domestik dipindahkan ke luar negeri, meskipun perusahaan induk luar negeri bangkrut."

Pelanggan FTX Jepang terpaksa menunggu selama dua tahun untuk menarik dana mereka setelah operator FTX mengajukan kebangkrutan pada November 2022. Regulasi baru diharapkan dapat memastikan kejadian serupa tidak akan membuat pelanggan domestik kehilangan akses terhadap dana mereka di masa depan.

FSA diperkirakan akan segera menyusun permohonan resmi untuk amandemen hukum yang mencakup dua undang-undang utama terkait pembayaran, yaitu Trust Business Act dan Payment Services Act. Kelompok kerja ini telah melakukan pembahasan reformasi kebijakan sejak Agustus 2024, dengan fokus pada regulasi yang tidak hanya terkait dengan kripto dan stablecoin, tetapi juga layanan pengiriman dan pembayaran lainnya.

Hukum Jepang saat ini mengklasifikasikan aset kripto sebagai alat pembayaran digital, namun Tokyo berencana untuk mengubah ini dan mengklasifikasikan Bitcoin (BTC) serta koin lainnya sebagai aset terkait investasi. Pemerintah Jepang tampaknya juga sangat mendukung reformasi legislasi kripto ini di tengah kritik yang menyebutkan bahwa sektor ini telah terlalu diatur, yang membuat banyak perusahaan kripto, blockchain gaming, dan web3 terbesar Jepang memilih untuk beroperasi di luar negeri.

Menteri Keuangan Jepang, Katsunobu Kato, baru-baru ini mengungkapkan niat untuk "menciptakan lingkungan" di mana warga negara dapat "menggunakan layanan pengiriman dan penyelesaian yang sangat nyaman, sambil tetap merasa tenang."

Beberapa kelompok bisnis terbesar di Jepang telah mulai meluncurkan solusi stablecoin dalam beberapa bulan terakhir, selain operasi token sekuritas, yang menunjukkan minat mereka untuk meniru kesuksesan stablecoin yang dipatok USD, yang telah melihat tingkat adopsi yang pesat sejak dimulainya pasar bullish kripto terbaru.