Pemerintah Rusia memberlakukan larangan aktivitas mining kripto di 10 wilayah negara itu selama enam tahun dengan alasan konsumsi daya listrik yang tinggi. Larangan ini berlaku mulai 1 Januari 2025 hingga 15 Maret 2031, seperti dilaporkan oleh kantor berita Tass.

Wilayah-wilayah yang terkena larangan termasuk Chechnya, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Dagestan, Karachay-Cherkessia, North Ossetia, Donetsk dan Lugansk People’s Republics, serta wilayah Zaporizhzhia dan Kherson. Larangan ini juga mencakup aktivitas dalam kumpulan penambangan (mining pool) serta pembatasan sementara di wilayah tertentu saat permintaan listrik sedang tinggi.

Langkah ini mempertimbangkan subsidi listrik antarwilayah yang membuat biaya energi di beberapa daerah lebih murah, yang menarik banyak penambang kripto.

Pemerintah Rusia juga menerapkan pembatasan musiman di tiga wilayah Siberia, yaitu Irkutsk, Buryatia, dan Zabaikalsky selama musim dingin ketika konsumsi listrik memuncak. Pada tahun 2025, pembatasan musiman berlaku dari 1 Januari hingga 15 Maret, dan akan diperpanjang dari 15 November hingga 15 Maret mulai tahun-tahun berikutnya.

Regulasi Kripto di Rusia

Pada dasarnya aktivitas penambangan kripto mulai dilegalkan di Rusia pada Juli 2024, namun undang-undang ini disertai berbagai pembatasan. Misalnya, Rusia melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran resmi di dalam negeri, namun memperbolehkan pembayaran lintas negara menggunakan kripto sebagai cara untuk menghindari sanksi internasional akibat invasi ke Ukraina.

Larangan penambangan baru ini diperkirakan akan memengaruhi miner individu maupun operasi skala besar di wilayah terdampak. Meski demikian, pemerintah Rusia tetap mempertahankan aktivitas penambangan di wilayah strategis untuk memastikan stabilitas energi dan ekonomi.