Dua senator Amerika Serikat, Sheldon Whitehouse dan John Fetterman, secara resmi mengusulkan RUU Clean Cloud Act of 2025 pada awal pekan ini. RUU tersebut bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dari aktivitas intensif energi seperti mining kripto dan pusat data kecerdasan buatan (AI).

Dalam proposalnya, RUU ini memberikan kewenangan kepada Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) untuk menetapkan standar kinerja karbon tahunan bagi fasilitas dengan kapasitas daya TI terpasang lebih dari 100 kilowatt. Standar ini akan diperketat setiap tahunnya, dengan pengurangan batas emisi sebesar 11 persen setiap tahun.

Perusahaan yang melebihi batas emisi akan dikenai denda awal sebesar $20 per ton emisi karbon dioksida ekuivalen. Denda ini akan meningkat setiap tahun, disesuaikan dengan inflasi dan tambahan sebesar $10 per ton. Selain itu, RUU ini juga mewajibkan metode akuntansi ketat yang memperhitungkan emisi tidak langsung dari jaringan listrik.

Whitehouse dan Fetterman menilai bahwa aktivitas mining kripto dan pengoperasian pusat data AI telah mendorong lonjakan permintaan listrik secara tidak berkelanjutan. Mereka menyoroti bahwa pusat data kini mengonsumsi sekitar 4 persen dari total listrik di AS, dan angka ini diperkirakan meningkat menjadi 12 persen pada tahun 2028. Dalam beberapa kasus, utilitas bahkan menghidupkan kembali pembangkit listrik berbahan bakar batu bara untuk memenuhi permintaan, yang memperburuk jejak karbon negara.

Senator Whitehouse menyebut tekanan ini berkontribusi terhadap naiknya biaya listrik bagi konsumen. Ia menegaskan bahwa RUU ini akan mendorong perusahaan teknologi berinvestasi pada energi bersih, sekaligus membantu jaringan listrik AS mencapai emisi nol bersih dalam satu dekade ke depan.

“Kita tidak harus memilih antara memimpin dunia dalam bidang AI dan memimpin dunia dalam menjaga iklim. Perusahaan teknologi besar punya cukup dana untuk mengembangkan sumber energi bersih, ketimbang membebani jaringan lokal dan memicu polusi dari bahan bakar fosil. Clean Cloud Act akan mendorong utilitas serta industri kripto dan AI untuk berinvestasi dalam energi bersih,” kata senator tersebut.

Sebagai bagian dari perlindungan sosial, 25 persen dari pendapatan yang diperoleh dari denda emisi akan digunakan untuk meringankan biaya energi rumah tangga berpendapatan rendah. Sisanya akan dialokasikan untuk mendanai proyek penyimpanan energi jangka panjang dan pengembangan pembangkit energi bersih.

Usulan ini muncul di tengah tren pergeseran industri kripto menuju sumber energi terbarukan. Menurut laporan MiCA Crypto Alliance, pada akhir 2024, sekitar 41 persen penambangan Bitcoin telah menggunakan energi terbarukan, naik signifikan dari 20 persen pada 2011.

Laporan itu memproyeksikan bahwa angka ini bisa melebihi 70 persen pada 2030, seiring dengan meningkatnya efisiensi biaya, kebijakan baru, dan pergeseran industri menuju praktik berkelanjutan.