Pengadilan Nigeria telah menjadwalkan ulang sidang kasus penghindaran pajak terhadap Binance dan dua eksekutifnya hingga 17 Mei. Penundaan ini terjadi karena bursa tersebut belum menerima tuntutan secara resmi.

Pada tanggal 22 Maret, Federal Inland Revenue Service (FIRS) Nigeria mendakwa Binance dan dua eksekutifnya, yaitu Nadeen Ahjarwalla (kepala kepatuhan kejahatan keuangan) dan Tigran Gambaryan (manajer regional untuk Afrika) dengan empat tuduhan penggelapan pajak.

Tuduhan ini termasuk “tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai, tidak membayar Pajak Penghasilan Perusahaan, kegagalan pengembalian pajak dan keterlibatan dalam membantu pelanggan untuk menghindari pajak melalui platformnya”, yang menurut FIRS terjadi akibat ketidakpatuhan Binance untuk menjalani proses registrasi sebelum menawarkan layanannya kepada warga Nigeria.

Menurut media berita lokal BusinessDay, kasus tersebut diajukan untuk disidangkan pada tanggal 19 April, dan hanya Tigran Gimbaryan yang hadir di pengadilan karena Nadeen Ahjarwhalla telah lama meninggalkan negara Afrika Barat tersebut.

Pengacara FIRS berpendapat bahwa Gambaryan harus mewakili Binance sebagai terdakwa utama, mengingat baik Binance dan eksekutifnya didakwa bersama.

Di lain sisi, pengacara Gambaryan keberatan dengan hal tersebut. Dia menyebutkan bahwa berdasarkan hukum Nigeria, Binance yang merupakan terdakwa utama harus dilayani oleh IRS terlebih dahulu. Setelah itu, Gambaryan baru bisa mengajukan pembelaan. Akhirnya hakim Emeka Nwite memutuskan untuk menunda persidangan hingga 17 Mei.

Ini merupakan kedua kalinya kasus penghindaran pajak FIRS terhadap Binance ditunda, setelah penundaan awal pada tanggal 4 April karena kegagalan regulator pajak Nigeria untuk melayani Gambaryan menjelang sidang yang ditentukan.

Masalah Binance di Nigeria

Pertukaran kripto Binance saat ini terjebak dalam situasi peraturan yang tidak bersahabat dengan pemerintah Nigeria. Selain tuduhan penghindaran pajak, Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) juga menuduh Binance dan eksekutifnya melakukan pencucian uang senilai lebih $35 juta. Sidang kasus ini akan dilanjutkan pada 2 Mei.

Pemerintah Nigeria telah meningkatkan pengawasan peraturan terhadap Binance karena menuduh perusahaan tersebut berperan dalam devaluasi naira Nigeria melalui spekulasi dan manipulasi suku bunga. Tuduhan ini diikuti dengan penangkapan Gimbaryan dan Ahjarwhalla, yang mengunjungi negara tersebut pada 26 Februari.

Binance telah menonaktifkan semua layanan naira di platformnya dan tampaknya berkomitmen untuk menyelesaikan semua masalah hukum seputar penahanan karyawannya.

Dalam konferensi kripto Token2049 di Dubai baru-baru ini, Binance mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan pihak berwenang Nigeria setelah penahanan Gambaryan.

Sementara itu, pengadilan tinggi federal di Abuja, Nigeria, kembali menunda sidang permohonan jaminan untuk Tigran Gambaryan, yang masih ditahan di pusat pemasyarakatan Kuje.

Namun, Gambaryan juga menggugat pemerintah karena melanggar hak asasi manusia. Mosi Gambaryan menyatakan bahwa penahanannya di Nigeria dan penyitaan paspornya melanggar konstitusi negara tersebut, yang menjamin hak kebebasan pribadi seseorang.