Pemerintah Australia, yang dipimpin oleh Partai Buruh sayap kiri tengah, telah mengusulkan kerangka kerja baru untuk mengatur bursa kripto di bawah undang-undang layanan keuangan yang sudah ada serta berjanji untuk menangani masalah debanking.

Pengumuman ini muncul menjelang pemilihan federal yang dijadwalkan pada atau sebelum 17 Mei, dengan jajak pendapat terbaru menunjukkan persaingan ketat antara Perdana Menteri Anthony Albanese dari Partai Buruh dan koalisi oposisi yang dipimpin oleh Peter Dutton.

Dalam pernyataan pada 21 Maret, Departemen Keuangan Australia mengungkapkan bahwa bursa kripto, layanan kustodian, dan beberapa perusahaan pialang yang memperdagangkan atau menyimpan aset digital akan tunduk pada undang-undang baru ini.

Regulasi ini akan menetapkan persyaratan kepatuhan yang serupa dengan layanan keuangan lainnya di Australia, termasuk aturan perlindungan aset pelanggan, kewajiban memperoleh Lisensi Layanan Keuangan Australia, serta memenuhi persyaratan modal minimum.

Pada Agustus 2022, pemerintah memulai serangkaian konsultasi industri untuk menyusun kerangka regulasi kripto.

Regulasi Hanya Berlaku untuk Platform Utama

“Reformasi legislatif kami akan memperluas undang-undang layanan keuangan yang sudah ada ke platform aset digital utama, tetapi tidak untuk seluruh ekosistem aset digital,” kata Departemen Keuangan dalam pernyataannya.

Platform kecil dan perusahaan rintisan (startup) yang tidak memenuhi ambang batas tertentu akan dibebaskan dari regulasi ini, begitu pula perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak berbasis blockchain atau menciptakan aset digital yang bukan merupakan produk keuangan.

Stablecoin yang digunakan untuk pembayaran akan diklasifikasikan sebagai fasilitas nilai tersimpan dalam Reformasi Lisensi Pembayaran Pemerintah. Namun, beberapa stablecoin dan token wrapped akan dibebaskan dari aturan ini.

“Perdagangan atau aktivitas pasar sekunder untuk produk-produk ini tidak akan dikategorikan sebagai aktivitas perdagangan, dan platform yang memperdagangkannya tidak akan dianggap sebagai operator pasar hanya karena aktivitas tersebut,” jelas Departemen Keuangan.

Pemerintah Australia Siap Tangani Debanking

Sebagai bagian dari agenda kriptonya, pemerintah Albanese juga berjanji untuk bekerja sama dengan empat bank terbesar Australia guna memahami lebih dalam tentang sejauh mana dan sifat dari praktik debanking.

Selain itu, akan dilakukan tinjauan terhadap mata uang digital bank sentral (CBDC) serta pengembangan Enhanced Regulatory Sandbox pada tahun 2025, yang memungkinkan bisnis untuk menguji produk keuangan baru tanpa harus memiliki lisensi.

Pemerintah Albanese berniat untuk merilis rancangan undang-undang ini untuk konsultasi publik. Namun, dengan pemilu yang semakin dekat, ada kemungkinan perubahan pemerintahan yang bisa memengaruhi kebijakan ini.

Koalisi yang dipimpin Dutton sebelumnya telah berjanji untuk memprioritaskan regulasi kripto jika memenangkan pemilu.

Jajak pendapat terbaru YouGov yang diterbitkan pada 20 Maret menunjukkan bahwa Koalisi dan Partai Buruh bersaing ketat dalam pemilihan mendatang.

Respons Industri Kripto Australia

Caroline Bowler, CEO bursa kripto lokal BTC Markets, menyambut baik reformasi ini dan menyebutnya sebagai langkah yang masuk akal agar Australia tetap kompetitif di tingkat global.

Namun, ia menilai bahwa masih diperlukan detail lebih lanjut terkait persyaratan modal dan kustodian.

“Kita harus memastikan bahwa persyaratan ini tidak terlalu membebani investasi bisnis di Australia,” ujar Bowler.

Sementara itu, Direktur Kraken Australia, Jonathon Miller, menekankan perlunya undang-undang khusus untuk industri kripto guna mengatasi kebingungan dan ketidakpastian yang ada saat ini.

“Kami percaya bahwa dengan membangun kerangka regulasi yang jelas dan menangani masalah seperti debanking, pemerintah dapat menghilangkan hambatan yang menghambat pertumbuhan ekonomi Australia,” kata Miller.