Coinbase, salah satu platform perdagangan aset kripto terbesar di dunia, telah mengajukan petisi kepada Pengadilan Banding Sirkuit Kedua Amerika Serikat untuk menentukan apakah aktivitas perdagangan kripto di platformnya tunduk pada undang-undang sekuritas federal.

Dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada Selasa (23/1), pengacara Coinbase meminta pengadilan untuk menangani kasus ini, dengan alasan bahwa kasus tersebut memberikan “kesempatan terbaik untuk memutuskan pertanyaan hukum mendasar tentang bagaimana memperlakukan perdagangan sekunder aset digital.”

“Kasus ini membutuhkan perhatian segera dari pengadilan,” tulis pengacara Coinbase dalam petisi tersebut. “Apakah perdagangan sekunder aset digital termasuk dalam lingkup undang-undang sekuritas federal adalah pertanyaan yang sangat penting bagi industri kripto, konsumen, institusi keuangan, dan pengadilan tingkat bawah yang memerlukan panduan. Kasus ini adalah peluang ideal untuk menjawab pertanyaan tersebut dan memberikan aturan yang jelas untuk industri bernilai triliunan dolar ini.”

Coinbase berpendapat bahwa perdagangan kripto di platformnya tidak seharusnya memicu penerapan undang-undang sekuritas federal. Mereka mengklaim bahwa transaksi sekunder kripto tidak memenuhi semua kriteria dalam Howey Test, kerangka hukum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu transaksi memenuhi syarat sebagai “kontrak investasi.”

Coinbase menyebut bahwa pembeli dan penjual di platformnya dipasangkan melalui sistem lelang anonim (blind bid-ask system), sehingga tidak ada “usaha bersama” di antara mereka, yang menjadi salah satu elemen kunci dalam Howey Test.

Langkah Coinbase ini dilakukan dua minggu setelah Pengadilan Distrik Selatan New York (SDNY) memberikan penundaan sementara dalam kasus yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) terhadap Coinbase. Penundaan tersebut memberikan waktu bagi Coinbase untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi guna mencari kejelasan hukum.

SEC menggugat Coinbase pada Juni 2023 dengan tuduhan bertindak sebagai bursa sekuritas, pialang, dan agen kliring tanpa izin. Ketika Coinbase mencoba membatalkan gugatan tersebut, hakim pengadilan distrik menolak permintaan tersebut, dengan menyatakan bahwa SEC telah memberikan argumen yang “masuk akal” bahwa Coinbase melanggar undang-undang sekuritas federal.

Namun, pada 7 Januari, hakim memutuskan untuk menyerahkan pertanyaan tersebut kepada pengadilan banding, dengan alasan bahwa “keputusan yang saling bertentangan tentang isu-isu hukum penting memerlukan panduan dari Pengadilan Sirkuit Kedua.”

Kasus SEC terhadap Coinbase akan ditunda sementara platform tersebut mencari kejelasan hukum dari pengadilan banding.

Di hari yang sama dengan pengajuan petisi Coinbase, SEC mengumumkan pembentukan satuan tugas kripto yang dipimpin oleh Komisaris Hester Peirce, yang dikenal ramah terhadap kripto. Langkah ini menandai perubahan pendekatan SEC dari “regulasi melalui penegakan hukum” yang diterapkan oleh mantan Ketua Gary Gensler.