Department of Government Efficiency (DOGE), panel penasihat non-pemerintah yang baru dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump, dikabarkan akan menghadapi gugatan hukum atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Komite Penasihat Federal (FACA) tahun 1972. Tindakan hukum tersebut diperkirakan akan diajukan segera setelah pelantikan Trump.

Menurut laporan The Washington Post pada 20 Januari, penggugat adalah firma hukum National Security Counselors. Mereka menuduh bahwa DOGE melanggar persyaratan transparansi federal, lantaran tidak mematuhi praktik standar dalam perekrutan dan pengungkapan eksekutif.

Dokumen yang diperoleh The Washington Post menunjukkan bahwa DOGE dapat dikategorikan sebagai komite penasihat federal, yang secara hukum diwajibkan untuk mengajukan piagam tata kelola. Menurut firma hukum National Security Counselors, hingga kini, DOGE belum memenuhi kewajiban tersebut.

DOGE Diguncang Konflik Internal

DOGE, yang diumumkan pada November 2024, dipimpin oleh Elon Musk dan mantan kandidat Partai Republik, Vivek Ramaswamy. Panel ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi pemerintah dan memotong pengeluaran berlebih.

Namun, laporan terbaru menyebutkan adanya ketegangan internal di DOGE. Ramaswamy dilaporkan berencana mundur dari panel tersebut di tengah konflik yang muncul. Sumber-sumber menyatakan bahwa Ramaswamy secara diam-diam didorong untuk keluar karena ketegangan dengan staf DOGE.

Ia juga dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Ohio pada akhir bulan ini. Hingga saat ini, Ramaswamy belum memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut.

Di sisi lain, Elon Musk tetap melanjutkan pekerjaannya di DOGE meski ada gejolak internal. Presiden Trump menyatakan keyakinannya terhadap inisiatif ini dan para pemimpinnya, seraya memuji peran mereka dalam “membongkar birokrasi pemerintah.”