Elon Musk kembali menjadi sorotan pada akhir Januari setelah muncul laporan bahwa ia berencana menjalankan sebagian pemerintahan AS di blockchain. Ide ini langsung menjadi perbincangan global, meskipun sumber dari Bloomberg yang melaporkan berita tersebut tetap anonim, dan baik Musk maupun pemerintah AS belum mengumumkan apa pun secara resmi. Namun, Musk sempat menyatakan dukungannya terhadap gagasan ini melalui platform X.

Konsep ini jelas mendapat dukungan dari komunitas kripto. CEO Coinbase, Brian Armstrong, berkomentar: “Bayangkan jika setiap pengeluaran pemerintah dilakukan secara transparan di blockchain.” Sementara itu, salah satu pendiri Binance, Changpeng “CZ” Zhao, menambahkan bahwa “setiap pemerintah seharusnya melacak semua pengeluarannya di blockchain, yang merupakan buku besar publik yang tidak dapat diubah.”

Bahkan, ada spekulasi mengenai blockchain mana yang mungkin digunakan Musk. Lory Kehoe, Chief Commercial Officer di M2, menyebut dalam sebuah unggahan bahwa platform yang mungkin dipilih berasal dari AS, seperti Solana Foundation, Ripple, Sui Foundation, Aptos Foundation, dan The HBAR Foundation.

Baru minggu lalu, Anthony Apollo, kepala Komisi Token Stabil Wyoming, mengusulkan ide serupa untuk melacak pengeluaran melalui Kantor Bendahara Negara bagian menggunakan blockchain.

Profesor Roman Beck dari Bentley University menilai bahwa kita saat ini hidup di masa yang menarik, di mana konsep infrastruktur berbasis teknologi desentralisasi—meskipun terdengar kering—memiliki dampak yang sangat besar.

Menurutnya, meskipun upaya serupa sempat gagal di Eropa, AS mungkin memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkannya.

“Yang tidak dimiliki Eropa tetapi saat ini dimiliki Washington secara berlebihan adalah kemauan politik untuk benar-benar merealisasikan ide ini,” kata Beck dalam wawancara dengan Magazine.

European Blockchain Services Infrastructure: Model yang Bisa Diterapkan?
Jika Musk ingin mencari contoh dari upaya serupa yang dilakukan oleh pemerintah lain, European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) mungkin bisa menjadi referensi.

EBSI adalah hasil kolaborasi antara European Blockchain Partnership dan Komisi Eropa (EC). Ini adalah jaringan blockchain publik yang bersifat permissioned dan dibangun di atas Hyperledger BESU. Artinya, publik dapat membaca transaksi di buku besar digital ini, tetapi hanya pihak yang berwenang yang bisa menulis di dalamnya.

Diluncurkan pada tahun 2018, proyek ini bertujuan untuk memanfaatkan blockchain dalam menciptakan layanan lintas negara bagi administrasi publik, bisnis, dan warga negara untuk memverifikasi informasi dan memastikan transparansi layanan.

Yang membedakan EBSI dari proyek blockchain pemerintah lainnya—seperti yang diterapkan Estonia—adalah sistem desentralisasi nodal yang digunakannya. Dalam sistem ini, "node" blockchain yang berfungsi untuk memverifikasi, memproses, dan mencatat transaksi dikelola oleh berbagai negara anggota.

Misalnya, Prancis, Slovenia, dan Denmark masing-masing menjalankan node mereka sendiri. Setiap dari 29 negara anggota EBSI dapat mengusulkan dan menandatangani blok baru dalam buku besar digital ini, tanpa otoritas pusat seperti Brussel yang memiliki kendali penuh atasnya. Dalam hal ini, sistemnya bersifat desentralisasi.

Beck, yang pernah menjadi perwakilan Denmark di EBSI selama enam tahun, menilai bahwa gagasan Musk tentang blockchain pemerintahan sangat masuk akal.

“Amerika Serikat, sebagai sistem federal, bisa sangat diuntungkan dari jaringan blockchain nasional yang akan menyederhanakan proses administratif lintas negara bagian, baik untuk individu maupun bisnis, sambil tetap menjaga kedaulatan masing-masing negara bagian,” tulisnya di LinkedIn.

Dia juga menambahkan bahwa jaringan ini bisa menggabungkan dua elemen kuat:

• Dompet digital yang memberi warga kendali penuh atas data pribadi mereka melalui sistem identitas terdesentralisasi.
• Blockchain nasional yang membuat transaksi lebih efisien dan hemat biaya.
• Setiap Negara Bagian AS Bisa Memiliki Node Blockchain Sendiri
• Selain itu, jaringan "USA chain" bisa mengadopsi sistem nodal seperti EBSI, di mana setiap negara bagian—seperti California, Michigan, dan Texas—menjalankan node validasi mereka sendiri.

Beck mencatat bahwa California memiliki tingkat otonomi yang tinggi, begitu juga negara bagian lainnya. Dengan sistem ini, Washington D.C. tidak akan memiliki kendali penuh atas semua transaksi yang masuk ke blockchain nasional.

Erwin Voloder, kepala kebijakan di European Blockchain Association (Jerman), menilai bahwa ide ini sangat mungkin direalisasikan.

“Bukan hal yang sulit untuk membayangkan setiap negara bagian AS berpartisipasi sebagai node dalam jaringan blockchain nasional,” ujarnya kepada Magazine.

Voloder juga setuju bahwa blockchain bisa menjadi alat ampuh untuk mengurangi pemborosan anggaran, penipuan, dan penyalahgunaan dana pemerintah.

“Jika keuangan pemerintah disimpan dalam buku besar yang tidak dapat diubah, di mana auditor, regulator, bahkan publik bisa melihat ke mana uang itu mengalir—maka kita memiliki sistem pengawasan fiskal yang real-time,” pungkasnya.