Hester Peirce: Tidak Semua NFT dan Aset Kripto Masuk Kategori Sekuritas
Anggota senior Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), Hester Peirce, yang dikenal sebagai “Crypto Mom”, menyatakan bahwa tidak semua non-fungible tokens (NFT) serta aset kripto perlu diklasifikasikan sebagai sekuritas berdasarkan hukum federal AS.
Dalam pidatonya pada acara SEC Speaks pada hari Senin, 19 Mei, Peirce, yang juga memimpin Crypto Task Force SEC, menekankan bahwa banyak jenis NFT tidak memberikan hak ekonomi kepada pemiliknya, sehingga tidak pantas dikategorikan sebagai sekuritas.
“NFT ini didukung oleh smart contract, yang dapat diprogram untuk secara otomatis mengirimkan sebagian dari harga penjualan kepada pencipta karya sebagai royalti setiap kali NFT tersebut dijual kembali,” ujar Peirce. Ia membandingkan sistem ini dengan platform streaming yang memberikan royalti kepada pembuat lagu atau video setiap kali karyanya diputar.
Peirce menambahkan bahwa fitur royalti tersebut tidak memberi pemilik NFT hak atas bisnis atau keuntungan sebagaimana karakteristik sekuritas pada umumnya.
Token Kripto Tanpa Hak Ekonomi
Peirce juga menyampaikan pandangannya mengenai token kripto yang tidak mewakili kepentingan ekonomi atau hak dalam suatu entitas bisnis, dan hanya digunakan untuk konsumsi. Ia menilai token seperti itu seharusnya dikecualikan dari hukum sekuritas federal.
“Analisisnya tetap sama, bahkan jika pembeli berspekulasi bahwa nilai aset kripto tersebut akan meningkat di masa depan,” tegasnya.
Area Abu-abu dalam ICO
Namun, Peirce mengakui bahwa persoalan muncul ketika aset kripto, yang sejatinya bukan sekuritas, dijual pada tahap awal pengembangan jaringan atau aplikasi, saat sistem masih tersentralisasi dan fungsionalitas token belum tersedia.
Praktik umum pengumpulan dana melalui pre-sale dan initial coin offering (ICO) sering kali menjanjikan utilitas token di masa depan. Hal ini dapat menciptakan ekspektasi bagi pembeli, yang pada akhirnya membeli token yang belum berfungsi, dan berisiko tidak memiliki nilai jika pengembang menghentikan proyek.
Dalam konteks ini, kata Peirce, transaksi tersebut bisa menyerupai skema investasi yang berada di bawah regulasi sekuritas. “Karena aset kripto dijual bersamaan dengan janji pengembangan jaringan atau aplikasi, maka transaksi ini dapat dikategorikan sebagai investment contract, yakni bentuk sekuritas menurut hukum sekuritas federal,” jelasnya.
Kapan Token Lepas dari Status Sekuritas?
Peirce menyoroti tantangan utama bagi penerbit kripto, platform perdagangan, dan investor awal, yaitu menentukan kapan aset kripto yang awalnya termasuk dalam kontrak investasi tidak lagi dianggap sekuritas.
“Dengan kata lain, nilai dari aset kripto itu pada akhirnya terkait dengan hal lain, bukan dengan hak atau kepentingan terhadap entitas bisnis atau pihak yang menjanjikan. Aset tersebut bukanlah sekuritas itu sendiri, dan tidak lagi menjadi bagian dari kontrak investasi, meskipun mungkin dulunya termasuk,” paparnya.
Menutup pernyataannya, Peirce mengatakan bahwa Task Force Kripto SEC yang baru dibentuk tengah bekerja untuk menyusun kerangka regulasi yang lebih jelas. Ia mengungkapkan bahwa aturan resmi dari SEC serta undang-undang baru dari Kongres akan menjadi kunci dalam memberikan kepastian hukum bagi industri aset digital di masa depan.