Setelah kembalinya Donald Trump ke panggung politik, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) tiba-tiba membatalkan gugatan hukum yang diajukannya terhadap Coinbase pada 2023 serta menutup penyelidikan terhadap Robinhood Crypto. Pada 25 Februari, SEC juga menghentikan investigasi federal terhadap Uniswap Labs, yang ironisnya justru menyebabkan penurunan harga pasar. Saham Coinbase dan harga Bitcoin (BTC) yang sebelumnya mencapai $109.114, turun hingga $87.000, menandai penurunan tajam sekitar 20%.

Meski tidak ada alasan yang jelas di balik pembatalan kasus ini, reaksi pasar cukup masuk akal. Investor cenderung tidak menyukai ketidakpastian dan lebih peduli pada stabilitas pasar daripada dinamika yang terjadi pada perusahaan tertentu.

Namun, yang lebih penting dari alasan pembatalan kasus ini adalah apa yang bisa kita pelajari tentang kebijakan Trump terhadap kripto. Fakta bahwa administrasi Trump menerima donasi dalam bentuk kripto menimbulkan pertanyaan. Perlu diingat bahwa Coinbase dan Robinhood telah berdonasi ke Trump, sementara Uniswap terlibat dalam super PAC kripto bernama Fairshake, yang memiliki dana sebesar $116 juta.

Apakah ini berarti donasi tersebut telah "diterima" dalam arti tertentu, atau ini hanya kebetulan semata? Apakah Washington mulai bersikap lebih ramah terhadap industri kripto? Ada tiga langkah yang bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai seberapa pro-kripto pemerintahan Trump. Jika administrasi ini mengambil langkah-langkah ini, bisa jadi mereka benar-benar peduli dengan perkembangan industri kripto.

1. Pergeseran Regulasi dari SEC ke CFTC

Salah satu aspek paling krusial dalam regulasi kripto adalah klasifikasi token sebagai sekuritas oleh SEC. Sebelumnya, SEC berusaha menetapkan hampir semua token sebagai sekuritas, yang berarti setiap pihak yang terlibat dalam transaksi token—baik sebagai penerbit maupun pengembang teknologi—dapat menghadapi risiko hukum besar karena berpotensi melanggar aturan sekuritas yang ketat.

Namun, regulasi ini bisa berubah jika Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengambil alih pengawasan terhadap kripto. Saat ini, CFTC tidak memiliki otoritas langsung atas industri kripto, tetapi jika pemerintah mengalihkan yurisdiksi dari SEC ke CFTC, ini akan menjadi sinyal kuat bahwa administrasi Trump memiliki sikap pro-kripto.

Sebagai regulator yang lebih kecil dan kurang agresif dibandingkan SEC, CFTC cenderung lebih kolaboratif dalam menyusun regulasi dan tidak mengandalkan pendekatan penegakan hukum yang represif. Jika ini terjadi, hambatan hukum yang selama ini membebani perusahaan kripto di AS akan berkurang, membuka pintu bagi lonjakan inovasi dan masuknya lebih banyak bisnis kripto ke pasar AS.

2. Legalisasi dan Regulasi Stablecoin

Adopsi stablecoin dapat menjadi langkah besar dalam mendukung pertumbuhan pembayaran berbasis kripto, khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Saat ini, banyak UKM yang tertarik menerima pembayaran kripto biasanya memilih stablecoin karena volatilitasnya yang lebih rendah dibandingkan Bitcoin atau altcoin lainnya.

Namun, tantangan utama yang dihadapi stablecoin adalah ketidakjelasan regulasi. Saat ini, tidak ada aturan yang secara khusus dirancang untuk mengatur stablecoin, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi bisnis yang ingin menggunakannya. Jika pemerintah AS mengadopsi kerangka hukum yang jelas dan spesifik untuk stablecoin, ini akan:

• Meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha dalam menggunakan stablecoin untuk transaksi harian.
• Mendorong pertumbuhan industri kripto dengan memberikan kepastian hukum bagi penerbit stablecoin dan penggunaannya dalam ekonomi riil.
• Meningkatkan transparansi dan pengawasan, sehingga mencegah risiko terkait dengan cadangan stablecoin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Jika administrasi Trump benar-benar pro-kripto, mereka akan mempercepat perumusan regulasi stablecoin yang adil dan masuk akal, yang akan memberikan manfaat besar bagi bisnis berbasis kripto di AS.

3. Peran FinCEN dalam Memfasilitasi Akses Perbankan bagi Perusahaan Kripto

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi industri kripto saat ini adalah kesulitan membuka rekening bank. Banyak perusahaan kripto mengalami hambatan besar dalam memperoleh layanan perbankan karena bank masih menganggap industri ini memiliki risiko pencucian uang yang tinggi.

Ironisnya, meskipun kripto dirancang sebagai sistem pembayaran alternatif, industri ini masih sangat bergantung pada layanan perbankan tradisional. Untuk mendukung ekspansi ekosistem kripto, bank harus mulai melayani perusahaan berbasis kripto dengan lebih terbuka.

Kuncinya ada pada Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi pencucian uang dan transaksi keuangan ilegal. Jika FinCEN merevisi penilaian risikonya terhadap industri kripto, maka bank dapat menyesuaikan kebijakan mereka dan lebih bersedia bekerja sama dengan bisnis kripto.

Langkah ini akan:

• Memudahkan perusahaan kripto untuk mengakses layanan perbankan yang diperlukan.
• Mengurangi biaya operasional bagi bisnis berbasis kripto.
• Meningkatkan integrasi antara sistem keuangan tradisional dan ekonomi berbasis kripto.
• Jika administrasi Trump ingin menunjukkan dukungannya terhadap kripto, mereka harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi hambatan perbankan yang dihadapi industri ini.

Arah Masa Depan Kripto di AS

Masa depan regulasi kripto di AS masih belum pasti. Di satu sisi, administrasi Trump telah menerima donasi dalam bentuk kripto, tetapi di sisi lain, ketidakpastian masih menjadi tantangan utama di pasar.

Untuk memahami sikap pemerintahan ini terhadap industri kripto, perlu diperhatikan kebijakan yang diambil oleh CFTC, FinCEN, serta peraturan yang menyangkut stablecoin dan token sekuritas.

Jika tiga hal ini mengalami perubahan positif, maka bisa dipastikan bahwa Trump benar-benar berpihak pada industri kripto. Namun, jika tidak ada pergerakan signifikan dalam kebijakan-kebijakan tersebut, maka bisa jadi langkah-langkah awal ini hanya permainan politik semata.