Korea Selatan mengawali tahun 2025 dengan kekacauan politik, tekanan regulasi, dan pasar kripto yang akhirnya "dipaksa dewasa".

Negara ini menutup 2024 dalam kekacauan setelah aksi kudeta darurat yang gagal dari Presiden Yoon Suk Yeol pada Desember lalu.

Sebagai dampaknya, otoritas keuangan menghabiskan kuartal pertama 2025 untuk menggambar ulang batas-batas aturan — mulai dari investigasi ke bursa kripto, mencabut larangan akun perusahaan, hingga menggenjot pengawasan pasar.

Sementara itu, adopsi kripto mencetak rekor tertinggi, meskipun volume perdagangan justru mengalami penurunan.

Berikut rangkuman perkembangan penting di sektor kripto Korea Selatan sepanjang Q1 2025:

Penundaan Pajak Kripto yang Ketiga

1 Januari — Pajak kripto ditunda lagi

Pajak capital gain sebesar 20% yang seharusnya berlaku 1 Januari ditunda hingga 2027, menjadikannya penundaan ketiga setelah sebelumnya bergeser dari 2022 ke 2023, lalu ke 2025.

Penundaan ini disepakati lintas partai di tengah ketidakpastian ekonomi dan krisis politik pasca kudeta gagal Presiden Yoon dan pemakzulannya.

Peringatan Soal Peretas Korea Utara

14 Januari — Waspada Lazarus Group

AS, Jepang, dan Korea Selatan merilis pernyataan bersama soal ancaman dari kelompok peretas Korea Utara seperti Lazarus Group. Perusahaan kripto diimbau waspada terhadap malware dan freelancer palsu. Lazarus diduga terlibat dalam peretasan besar di 2024, termasuk $230 juta di WazirX India dan $50 juta di Upbit Korea.

Akses Perusahaan Masih Tertahan

15 Januari — Perusahaan belum bisa buka akun

Komite Aset Virtual di bawah FSC menggelar rapat, di mana banyak yang berharap akan ada izin bagi perusahaan membuka akun kripto. Namun, FSC menunda keputusan dan justru fokus pada perlindungan investor dan pengawasan stablecoin yang lebih ketat.

Penegakan Hukum Pertama untuk Manipulasi Pasar

16 Januari — Kasus pump-and-dump dijerat UU

Seorang trader didakwa dalam kasus pertama manipulasi pasar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual yang berlaku sejak Juli 2024.

Upbit juga mendapat surat penangguhan sementara atas dugaan pelanggaran KYC lebih dari 500.000 kali.

Kompensasi Akibat Kudeta

23 Januari — Upbit dan Bithumb ganti rugi pengguna

Bursa kripto Upbit dan Bithumb mengumumkan kompensasi untuk pengguna setelah gangguan layanan saat deklarasi darurat militer 3 Desember 2024 yang mengejutkan pasar dan menyebabkan lonjakan trafik.

Akses Korporat Mulai Dibuka

13 Februari — Lembaga amal & universitas dapat prioritas

FSC meluncurkan peta jalan bertahap untuk membuka akses akun perusahaan. Tahap awal dimulai akhir 2025 dengan lembaga amal dan universitas, yang dapat menjual donasi kripto mereka.

Sistem nama asli Korea Selatan yang diberlakukan sejak 1993 tetap menjadi dasar kebijakan, dan semua akun harus sesuai dengan ID hukum yang valid serta memenuhi persyaratan KYC dan AML.

Skandal Baru dan Penindakan FIU

21 Februari — Penipu serial ditangkap lagi

Polisi menangkap kembali “Jon Bur Kim” alias Park yang diduga menipu 68 miliar won ($48 juta) lewat token Artube (ATT) melalui taktik manipulatif.

25 Februari — Dunamu, operator Upbit disanksi

FIU menjatuhkan sanksi kepada Dunamu atas pelanggaran KYC dan keterlibatan dengan bursa luar negeri ilegal. Operasi sebagian ditangguhkan selama 3 bulan.

27 Februari — Divisi investigasi kripto resmi dibentuk

Tim gabungan penyidik kripto yang semula bersifat sementara resmi menjadi permanen, dengan 30 anggota dari kejaksaan, regulator, dan pakar. Dalam 19 bulan terakhir, unit ini menangkap 74 orang dan mengamankan 700 miliar won hasil kejahatan.

28 Februari — Dunamu menggugat balik

Dunamu mengajukan gugatan hukum untuk membatalkan sanksi bisnis dari FIU.

ETF Bitcoin Masuk Agenda

5 Maret — FSC kaji ulang larangan ETF Bitcoin

FSC mulai meninjau kemungkinan legalisasi ETF Bitcoin spot, mengikuti jejak Jepang. Ini menjadi sinyal perubahan dari sikap anti-ETF kripto sebelumnya. Meski masih awal, regulator tak lagi langsung menolak wacana ini.

Pemberantasan Bursa Ilegal

21 Maret — Daftar bursa ilegal disusun

FIU mengompilasi daftar bursa asing ilegal dan mulai memblokir akses melalui ISP dan toko aplikasi, serta mengancam sanksi pidana bagi yang melanggar.

26 Maret — 17 aplikasi bursa diblokir

Google Play menghapus 17 aplikasi bursa kripto ilegal termasuk KuCoin dan MEXC. Apple juga diminta mengikuti langkah serupa.

27 Maret — Upbit menang banding

Pengadilan mencabut sementara sanksi terhadap Upbit, memungkinkan mereka kembali menerima pengguna baru sembari menunggu hasil gugatan.

Dari Penindakan Menuju Pemilu

Menjelang akhir Maret, jumlah investor kripto di Korea Selatan tembus 16 juta orang — lebih dari sepertiga populasi — dan melebihi trader saham domestik yang hanya 14,1 juta. Namun, volume trading turun 34% dari $561,9 miliar di Q4 2024 menjadi $371 miliar di Q1 2025 (data CoinGecko).

Tekanan regulasi makin meningkat hingga April. Apple mengikuti jejak Google dalam menghapus aplikasi bursa ilegal, dan jaksa kembali mengajukan dakwaan manipulasi pasar.

Industri kripto di Korea kini menghadapi pengawasan ketat, ekspektasi institusional yang tinggi, serta pemerintahan yang lebih aktif mengatur.

Semua ini terjadi menjelang pemilu presiden awal yang dijadwalkan Juni, pasca pemakzulan Presiden Yoon. Isu kripto diperkirakan kembali jadi tema panas, seperti saat kampanye Yoon tahun 2022.

Salah satu kandidat kuat, mantan jaksa Hong Joon-pyo, berjanji untuk mereformasi regulasi kripto sesuai arah pro-industri seperti kebijakan era Trump. Namun, komitmennya dipertanyakan setelah ia mengaku tidak tahu apa itu mata uang digital bank sentral (CBDC).