Industri keuangan terdesentralisasi (DeFi) bernapas lega setelah Kongres Amerika Serikat melonggarkan kewajiban pelaporan pajak. Namun, masih ada pertanyaan besar tentang bagaimana para pembuat kebijakan akan mengatur sektor ini ke depan.

Kongres Batalkan Aturan IRS yang Kontroversial

Pada 12 Maret, Dewan Perwakilan Rakyat AS memutuskan untuk membatalkan aturan yang mewajibkan protokol DeFi melaporkan hasil kotor dari penjualan aset kripto serta informasi tentang wajib pajak yang terlibat kepada Internal Revenue Service (IRS).

Aturan ini awalnya diterbitkan oleh IRS pada Desember 2024 dan dijadwalkan berlaku pada 2027. Namun, kelompok lobi industri kripto menganggap kebijakan ini terlalu membebani dan melampaui kewenangan IRS.

Gedung Putih telah mengisyaratkan dukungannya terhadap RUU ini, dan Presiden Donald Trump siap menandatanganinya setelah sampai di meja pemerintahannya. Meski demikian, para pengamat DeFi mencatat bahwa industri ini masih perlu menemukan keseimbangan antara privasi dan regulasi.

Kekhawatiran Privasi dalam Aturan IRS

Industri kripto dengan cepat menyambut baik keputusan DPR AS. Marta Belcher, Presiden Filecoin Foundation, menegaskan bahwa pemblokiran aturan ini sangat penting untuk melindungi privasi pengguna.

Ia menyatakan kepada Cointelegraph bahwa penting untuk menjaga kemampuan individu dalam bertransaksi langsung satu sama lain melalui kode sumber terbuka (seperti smart contract dan bursa terdesentralisasi) sambil tetap anonim, seperti halnya transaksi tunai.

Kekhawatiran privasi menjadi alasan utama penolakan aturan ini oleh industri kripto. Beberapa pengamat industri berpendapat bahwa regulasi tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan melanggar privasi pengguna.

Bill Hughes, penasihat senior dan direktur urusan regulasi global untuk Consensys Software, menulis pada Desember 2024 bahwa aturan ini akan memaksa platform perdagangan melacak dan melaporkan aktivitas pengguna, baik warga AS maupun non-AS, serta berlaku untuk semua aset digital, termasuk NFT dan stablecoin.

Blockchain Association, kelompok lobi utama industri kripto, juga menyatakan bahwa aturan ini melanggar hak privasi individu yang menggunakan teknologi terdesentralisasi dan berpotensi mendorong industri DeFi untuk beroperasi di luar yurisdiksi AS.

Meskipun aturan ini telah dihentikan untuk sementara waktu, masih belum ada pedoman privasi yang tetap. CEO Etherealize, Vivek Raman, menyatakan bahwa industri ini memerlukan kerangka kerja yang jelas untuk privasi berbasis blockchain sambil tetap mematuhi peraturan Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML).

Raman menekankan bahwa beberapa transaksi dan data pelanggan harus tetap bersifat pribadi, dan diperlukan panduan tentang seperti apa regulasi privasi yang ideal.

Tantangan dalam Regulasi DeFi

Industri kripto telah lama menghadapi dilema antara menjaga privasi pengguna dan memenuhi tuntutan regulator terkait AML dan KYC.

Salah satu tantangan utama terletak pada sifat teknologi itu sendiri. Jika suatu jaringan dibuat oleh banyak pihak dan tidak dikendalikan oleh satu entitas tunggal, siapa yang bisa dihubungi oleh pemerintah?

Menurut Raman, sulit bagi protokol yang sepenuhnya terdesentralisasi untuk menerbitkan formulir pajak (1099) atau memenuhi tanggung jawab sebagai broker-dealer. Perangkat lunak yang digunakan dalam DeFi belum dirancang untuk mematuhi aturan broker-dealer konvensional.

Namun, beberapa pengembang DeFi telah menunjukkan proaktif dalam bekerja sama dengan regulator. Chainalysis mencatat bahwa beberapa protokol telah mengambil langkah untuk membekukan dana setelah peretasan KuCoin yang menyebabkan kerugian sebesar $285 juta.