Malaysia menghadapi lonjakan penambangan kripto ilegal dan pencurian listrik skala besar karena kebijakan yang tidak konsisten dan kurangnya kejelasan hukum, menurut laporan terbaru dari Access Blockchain Association of Malaysia.

Meskipun Malaysia memiliki lokasi strategis, ekosistem teknologi yang berkembang, dan keahlian dalam keuangan Syariah, laporan tersebut mengungkapkan bahwa negara ini harus menyelesaikan sejumlah masalah internal untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari penambangan kripto.

Ekonomi Bawah Tanah Penambang Ilegal

Perusahaan listrik nasional Tenaga Nasional Berhad (TNB) mencatat kerugian sebesar 441,6 juta ringgit Malaysia (sekitar $104,2 juta) akibat pencurian listrik dari penambang Bitcoin ilegal antara tahun 2020 hingga September 2024. Total kerugian dari 2018 hingga 2021 mencapai 2,3 miliar ringgit.

Laporan tersebut menekankan adanya "permintaan laten" untuk penambangan kripto dan perlunya lingkungan yang teratur dan diberi insentif guna mengubah aktivitas ilegal menjadi sumber pendapatan sah:

“Formalitas atas aktivitas ini akan mengubah energi curian menjadi pendapatan legal bagi TNB dan menghasilkan pajak untuk negara.”

Jika sebagian kecil dari penambang ilegal dapat dialihkan ke sistem listrik legal dengan meteran, Malaysia berpotensi menciptakan aliran pendapatan multimiliar ringgit yang stabil.

Penambang Legal Masih Beroperasi Secara Sembunyi-sembunyi

Pemerintah Malaysia sebelumnya mengasumsikan jumlah penambang kripto legal sangat sedikit. Namun, laporan tersebut menemukan bahwa beberapa operator skala menengah dan besar sudah beroperasi, tetapi enggan diekspos karena khawatir terhadap serangan siber, pencurian fisik, dan perubahan regulasi mendadak.

Beberapa perusahaan seperti Hatten Land telah mulai mengeksplorasi infrastruktur penambangan terbuka, termasuk kolaborasi di Melaka bersama Hydra X dan Frontier Digital Asset Management.

“Perusahaan seperti Hatten Land telah menandai kemitraan yang melibatkan ribuan mesin mining,” sebut laporan itu.

Peluang Besar Tapi Tanpa Regulasi Khusus

Dengan konektivitas internet yang baik dan sumber daya hydropower yang melimpah, Malaysia sangat cocok untuk terjun ke pasar penambangan kripto global yang diperkirakan bernilai hampir $3 miliar.

Namun saat ini, Komisi Sekuritas Malaysia (SC) hanya mengatur bursa aset digital dan belum memiliki kerangka hukum khusus untuk penambangan kripto.

Menurut laporan tersebut, Malaysia menempati peringkat ke-7 hingga ke-8 secara global dalam hal hashrate, dengan kontribusi sekitar 2,5% hingga 3% dari total penambangan Bitcoin dunia.

Rekomendasi Kebijakan

Laporan menyarankan langkah konkret berikut untuk menjadikan industri ini legal dan berkelanjutan:

• Membuat lisensi khusus penambangan kripto

• Menerapkan inisiatif tarif hijau (green tariff)

• Menutup celah hukum terkait pencurian listrik

• Mengembangkan model penambangan yang sesuai Syariah