Rusia dilaporkan telah mulai menggunakan Bitcoin dan mata uang digital lainnya untuk transaksi internasional sebagai cara untuk menghindari sanksi yang dikenakan oleh negara-negara Barat. 

Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov, menyebut bahwa perubahan undang-undang baru-baru ini telah memungkinkan transaksi seperti ini. Selain itu, penambangan cryptocurrency di Rusia, yang merupakan salah satu negara terdepan dalam aktivitas ini, juga telah dilegalkan.

Siluanov menyoroti bahwa Bitcoin yang ditambang di Rusia mulai digunakan untuk perdagangan luar negeri, dengan transaksi semacam itu sudah terjadi dan kemungkinan besar akan meningkat di masa depan. 

Presiden Vladimir Putin juga mengkritik penggunaan dolar AS dalam sistem keuangan global dan memuji potensi cryptocurrency, seperti Bitcoin, sebagai alternatif yang lebih tahan terhadap regulasi global.

Namun, para analis skeptis bahwa cryptocurrency dapat memberikan solusi yang cukup bagi Rusia untuk menghindari sanksi dalam skala besar. Meski nilai Bitcoin telah meningkat secara signifikan, total kapitalisasi pasar cryptocurrency masih relatif kecil dibandingkan dengan cadangan devisa Rusia yang mendekati setengah triliun dolar. Selain itu, upaya menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi dapat memicu pengawasan lebih ketat dari regulator internasional.

Di tengah kondisi ini, Rusia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatur penggunaan cryptocurrency. Parlemen negara tersebut telah mengesahkan undang-undang yang melegalkan penambangan cryptocurrency serta memperbolehkan penggunaannya dalam pembayaran internasional. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Rusia pada dolar AS dalam perdagangan global.

Namun, efektivitas strategi ini masih dipertanyakan. Terbatasnya likuiditas pasar cryptocurrency dan risiko sanksi tambahan dari komunitas internasional menjadi tantangan utama bagi Rusia dalam menggunakan mata uang digital untuk mengatasi sanksi ekonomi.