
Singapura dan Thailand Larang Staking dan Peminjaman Crypto
Singapura dan Thailand sedang memperketat aturan terkait crypto, untuk melindungi konsumen. Pada hari Senin (03/07), Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengumumkan akan memberlakukan larangan pinjaman dan staking untuk pelanggan ritel (trader individu, bukan klien institusional).
Sehari kemudian, Komisi Sekuritas dan Pertukaran Thailand (SEC) juga mengumumkan bahwa mereka akan melarang layanan peminjaman dan staking mulai 31 Juli 2023.
Singapura Larang Staking Crypto untuk Pelanggan Ritel
Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan bahwa larangan itu bertujuan untuk membatasi penyedia layanan Token Pembayaran Digital (DPT) untuk "memfasilitasi pinjaman dan staking token DPT untuk pelanggan ritel mereka."
MAS belum mengumumkan peraturan tersebut secara resmi, tapi menguraikan fokusnya dalam sebuah makalah yang dirilis Senin (03/07).
Menurut makalah tersebut, MAS mengatakan bahwa mereka memiliki “keprihatinan yang kuat” terhadap peminjaman dan staking aset crypto, karena mereka telah mengamati konsumen mengalami kerugian yang signifikan akibat layanan tersebut.
Selain itu, MAS juga akan mewajibkan bursa memindahkan aset digital pelanggan ke trust sebelum akhir tahun, dengan tujuan untuk mencegah skenario gaya FTX.
Thailand Larang Peminjaman dan Staking
Menyusul Singapura, Thailand juga mengumumkan aturan serupa. Menurut rilis yang diterbitkan oleh SEC Thailand pada hari Selasa (04/07), larangan tersebut berlaku untuk bursa atau layanan penyimpanan yang menawarkan return kepada deposan dan pemberi pinjaman.
“Dilarang mengiklankan atau membujuk masyarakat umum atau melakukan tindakan lain apa pun yang mendukung layanan pengambilan dan peminjaman deposito,” kata SEC Thailand.
SEC Thailand juga memperkenalkan penafian risiko trading, yang wajib diperlihatkan pada pelanggan. Bunyinya: “Cryptocurrency berisiko tinggi. Harap pelajari dan pahami risiko cryptocurrency secara menyeluruh, karena Anda mungkin kehilangan seluruh investasi Anda.”
Selain itu, operator bursa harus memastikan pengguna mengetahui risiko investasi crypto sebelum menyetujui untuk menggunakan layanan mereka.