Departemen Keuangan Spanyol berupaya untuk memperluas kendalinya atas cryptocurrency yang dimiliki oleh pembayar pajak di negara tersebut.

Menurut laporan Bitcoin.com, yang mengutip sumber lokal, kementerian tersebut telah mengusulkan reformasi undang-undang perpajakan, khususnya Pasal 162, untuk memungkinkan pengawas pajak nasional Spanyol (Agencia Tributaria) untuk menyita aset kripto yang dimiliki oleh pembayar pajak untukmelunasi utang pajaknya yang telah jatuh tempo.

Usulan tersebut akan segera dilaksanakan, karena pemerintah Spanyol bergerak cepat untuk menciptakan kondisi yang diperlukan agar reformasi dapat diterapkan.

Selain itu, pemerintah Spanyol telah mengeluarkan dekrit kerajaan yang kini mendeklarasikan entitas uang elektronik sebagai agen pemungut pajak. Ini berarti bahwa entitas tersebut harus melakukan tindakan embargo terhadap uang digital dan aset kripto milik pelanggan bila diwajibkan oleh pemerintah. Sebelumnya, kewajiban ini hanya diberlakukan pada bank dan institusi kredit tradisional.

Departemen Keuangan juga berencana untuk melawan penghindaran pajak dengan lebih agresif. Mereka berupaya memaksa bank dan lembaga uang elektronik untuk melaporkan semua transaksi kartu.

Selain aturan baru ini, pembayar pajak di Spanyol juga telah diminta untuk mengungkapkan aset mata uang kripto mereka yang disimpan di luar negeri. Data ini akan berguna untuk menerapkan peraturan baru ini ketika disahkan. Data laporan pajak kripto yang diperoleh sejak tahun 2021 juga akan digunakan untuk mengumpulkan uang dari utang pajak, bila diperlukan.

Penduduk Spanyol yang memegang aset kripto apa pun di platform non-Spanyol memiliki waktu hingga akhir bulan depan untuk melaporkan aset mereka  kepada otoritas pajak. Namun, hanya individu yang memiliki aset kripto di atas 50.000 euro yang diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan aset mereka.