Sebuah video rekayasa yang memperlihatkan Presiden AS Donald Trump mengungkap whitepaper Bitcoin di Oval Office menjadi viral di media sosial pekan ini. Dalam video tersebut, Deklarasi Kemerdekaan AS digantikan dengan manifesto Bitcoin karya Satoshi Nakamoto.

Video yang palsu itu menampilkan Trump menarik tirai untuk memperlihatkan Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System dalam bingkai, sementara pembawa acara Fox News, Laura Ingraham, terlihat mengawasi.

"Kalian pikir Joe Biden akan melakukan ini? Saya rasa tidak," kata Trump dalam video tersebut sambil tersenyum. "Menurut kalian, apa dia bahkan tahu apa ini?"

Meta dan catatan komunitas di X (Twitter) telah menandai video tersebut sebagai konten yang telah dimanipulasi. Rekaman asli sebenarnya diambil dari segmen Fox News baru-baru ini, di mana Trump sedang memamerkan salinan Deklarasi Kemerdekaan yang dipindahkannya ke Oval Office.

Meskipun palsu, video ini mencerminkan realitas bahwa Trump semakin mendukung aset kripto lebih dari presiden mana pun sebelumnya.

Trump Dorong AS Jadi Pusat Kripto Dunia

Sejak kembali ke Gedung Putih, Trump secara agresif menjalankan janjinya untuk menjadikan AS sebagai "pusat kripto dunia."

Apa yang awalnya dimulai sebagai kampanye dengan NFT Trump dan peluncuran token oleh keluarganya kini berkembang menjadi kebijakan besar terkait aset digital.

Beberapa minggu setelah dilantik, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menciptakan cadangan strategis Bitcoin, menandai perubahan besar dalam pendekatan pemerintah AS terhadap industri kripto.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pun telah mencabut gugatan terhadap Kraken, ConsenSys, Immutable, dan Crypto.com, mengakhiri serangkaian kasus profil tinggi. Trump Media juga menjalin kemitraan dengan Crypto.com.

Di Capitol Hill, dukungan terhadap industri kripto juga semakin kuat. Pada hari Rabu (27/3), Senat AS memilih dengan suara 70-28 untuk membatalkan aturan pajak era Biden yang mewajibkan platform DeFi (keuangan terdesentralisasi) mengumpulkan dan melaporkan data pajak pengguna.

Regulasi tersebut dikritik karena dinilai tidak realistis, mengingat sifat DeFi yang berbasis kode dan anonim.

Sementara itu, anggota parlemen dari Partai Republik berlomba untuk mempercepat pengesahan undang-undang baru yang mengatur stablecoin dan pasar aset digital.

Dalam Digital Chamber Blockchain Summit pekan ini di Washington, para pemimpin DPR dan Senat mengindikasikan bahwa dua rancangan undang-undang kripto, yaitu FIT21 Market Structure Bill dan kerangka regulasi stablecoin, akan segera disahkan.

Langkah-langkah ini menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Trump, AS semakin bergerak menuju regulasi yang lebih ramah terhadap industri kripto.